Pakai Hukum: Menunjukkan Ijazah Jokowi Tak Otomatis Akhiri Proses Penyidikan

 

Repelita Jakarta - Polemik seputar dokumen ijazah mantan Presiden Joko Widodo terus berlanjut meskipun kasus telah memasuki tahap penyelidikan oleh kepolisian. Beredar desakan agar pihak terlapor menampilkan ijazah fisik asli guna meredakan perdebatan publik yang terjadi. Namun, langkah tersebut dinilai tidak serta merta mampu mengakhiri proses hukum yang sedang berjalan menurut analisis pakar.

Febby Mutiara Nelson, seorang ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, memberikan pandangannya mengenai kompleksitas pembuktian dalam kasus seperti ini. Menurutnya, sekadar memperlihatkan dokumen ijazah tidak akan menjadi solusi final dari persoalan yang ada. "Menunjukkan ijazah itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah menurut saya, karena ijazah yang ditunjukkan itu bisa palsu, bisa tidak. Juga nanti dibantah lagi," jelas Febby dalam suatu kesempatan.

Ia kemudian memberikan ilustrasi untuk memperjelas pendapatnya tersebut. "Misalnya ijazah sepertinya asli, tapi ternyata buatan Pramuka misalnya, gitu ya. Itu kan bisa juga," sambungnya. Pandangan ini menekankan bahwa keraguan dari pihak-pelapor atau masyarakat tetap mungkin muncul meskipun suatu dokumen telah ditunjukkan.

Proses pembuktian keaslian sebuah dokumen resmi dalam ranah hukum pidana memerlukan serangkaian pemeriksaan yang komprehensif dan ilmiah. Febby menjelaskan bahwa dokumen yang diajukan tetap harus melalui tahapan verifikasi forensik, seperti uji laboratorium, untuk memastikan keaslian material kertas dan tinta. Pemeriksaan juga harus mencakup kesesuaian karakteristik fisik dokumen dengan standar penerbitan yang berlaku pada periode waktu tertentu.

Perdebatan teknis yang mungkin muncul mencakup usia kertas, jenis bahan baku yang digunakan, serta konsistensi prosedur administrasi pada era penerbitan. Oleh karena itu, penunjukan ijazah secara visual tidak otomatis menghentikan jalannya penyelidikan atau mencabut laporan yang telah terdaftar secara resmi. Proses panjang diperkirakan masih akan berlanjut di tingkat penyidik, mencakup gelar perkara dan pemeriksaan terhadap berbagai saksi serta pihak terkait.

Pakar hukum tersebut menegaskan kembali bahwa elemen kunci dari penyelesaian kasus ini terletak pada prosedur pembuktian yang solid. Hanya melalui analisis teknis yang mendalam dan verifikasi berlapislah kejelasan suatu perkara dapat dijamin. Penyelesaian suatu polemik yang melibatkan dokumen negara tidak dapat bergantung pada satu tindakan sederhana tanpa diiringi pemeriksaan yang lebih mendalam dan transparan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga