Ustaz Hilmi Firdausi: Urusi Penambangan Ilegal Daripada Donasi Masyarakat yang Harus Izin

Repelita Jakarta - Penceramah terkenal Ustaz Hilmi Firdausi menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan yang mewajibkan penggalangan donasi untuk korban bencana mendapatkan izin terlebih dahulu.

Kritik tersebut ia ungkapkan melalui serangkaian cuitan di akun media sosial X miliknya pada Minggu, 14 Desember 2025.

Ia menyarankan agar pemerintah mengalihkan perhatiannya ke isu yang lebih mendesak daripada mengatur donasi masyarakat yang dinilainya kurang prioritas.

Daripada mengurusi donasi masyarakat yang katanya harus izin, tulisnya dalam salah satu cuitan.

Ustaz Hilmi lebih mendorong agar pemerintah fokus mengawasi aktivitas penambangan, penebangan pohon, serta pembukaan lahan yang kerap berlangsung tanpa izin resmi.

Menurutnya, kegiatan-kegiatan tersebut jauh lebih berisiko dan membahayakan lingkungan serta masyarakat.

Coba deh pemerintah mengurusi penambangan, penebangan & pembukaan lahan yang tidak punya izin, paparnya dalam cuitan lanjutan.

Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap penjelasan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul mengenai kewajiban perizinan penggalangan dana.

Gus Ipul menegaskan bahwa penggalangan dana harus mendapat izin dari pemerintah daerah setempat atau Kementerian Sosial, terutama untuk skala nasional yang melibatkan berbagai provinsi.

Ia menyatakan bahwa prosedur perizinan tersebut relatif mudah dilalui.

Yang terpenting, lanjut Gus Ipul, adalah pelaporan penggunaan dana setelah terkumpul untuk menjaga akuntabilitas.

Untuk donasi hingga Rp500 juta, cukup dilakukan audit internal dengan laporan wajib ke Kementerian Sosial.

Sedangkan untuk jumlah di atas Rp500 juta, pengelola wajib berkolaborasi dengan auditor bersertifikat guna memastikan transparansi penuh.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga