SBY Soroti Penanganan Bencana Sumatera di Era Prabowo

Repelita Jakarta - Mantan Presiden Republik Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan sejumlah pemikiran kritis mengenai cara pemerintah menangani serangkaian bencana alam yang melanda wilayah Sumatera di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pandangan tersebut ia sampaikan setelah mencermati situasi terkini di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat yang porak-poranda akibat banjir bandang dan tanah longsor sejak akhir November 2025.

Dalam kicauan di akun X @SBYudhoyono pada Rabu 24 Desember 2025, SBY mengungkapkan bahwa perhatiannya tertarik pada tingkat keparahan musibah tersebut.

Termasuk jumlah korban nyawa yang jatuh, kerusakan berat terhadap infrastruktur, serta fasilitas umum yang hancur.

Ia juga menyoroti langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai bahwa pengelolaan bencana alam merupakan urusan yang rumit dan jauh dari kesan sederhana.

Terutama pada tahap tanggap darurat di mana akses menuju lokasi bencana sering kali terputus total.

Pada momen seperti itu, ketangguhan seorang kepala negara menjadi sangat krusial.

Komando serta pengendalian operasi harus berjalan secara efisien, dan idealnya presiden langsung memimpin melalui mekanisme manajemen krisis yang terstruktur.

SBY menyadari sepenuhnya bahwa setiap pemimpin negara memiliki corak kepemimpinan yang unik.

Perbedaan itu juga terlihat antara dirinya dengan Prabowo Subianto.

Oleh sebab itu, pendekatan yang diambil Prabowo tidak dapat disamakan persis dengan yang pernah ia terapkan saat menghadapi tsunami Aceh-Nias tahun 2004, gempa Yogyakarta 2006, maupun gempa Padang 2009.

Perbedaan gaya tersebut dipengaruhi oleh konteks situasi, jenis bencana, serta skala dampak kerusakan yang sangat bervariasi.

Setiap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana selalu membutuhkan waktu yang panjang serta dukungan anggaran yang memadai.

Selain itu, diperlukan rencana induk yang matang disertai eksekusi kebijakan yang tepat sasaran di lapangan.

SBY mengakui adanya kesungguhan dari Prabowo yang terlihat saat mengunjungi langsung lokasi-lokasi terdampak serta memberikan perhatian maksimal.

Ia juga mengetahui bahwa Prabowo telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk memulihkan provinsi-provinsi di Sumatera yang porak-poranda akibat bencana alam.

Untuk memastikan pemulihan infrastruktur berlangsung optimal, SBY membagikan beberapa saran penting.

Pertama, konsep rehabilitasi serta rekonstruksi harus dirancang secara teliti dan komprehensif.

Kedua, kepemimpinan serta pengorganisasian di tingkat lapangan wajib dijalankan dengan efektif.

Ketiga, pelaksanaan rencana besar tersebut harus dieksekusi secara disiplin dan berkualitas.

Keempat, pertanggungjawaban atas penggunaan dana negara perlu ditegakkan dengan penuh integritas.

Di akhir pemikirannya, SBY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung langkah pemerintah.

Mari bersama mendukung upaya pembangunan kembali wilayah Sumatera pascabencana serta memastikan masa depan yang lebih baik bagi para korban musibah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat hingga 23 Desember 2025, total korban meninggal dunia akibat bencana di tiga provinsi tersebut mencapai 1.106 jiwa dengan 175 orang masih hilang.

Korban jiwa terbanyak tercatat di Aceh sebanyak 477 orang dari 18 kabupaten atau kota terdampak.

Disusul Sumatera Utara dengan 369 jiwa dari 18 wilayah, serta Sumatera Barat 260 jiwa dari 16 kabupaten atau kota.

Korban luka-luka secara keseluruhan mencapai sekitar tujuh ribu orang.

Kerusakan rumah tercatat sebanyak 158.088 unit, dengan Aceh menyumbang angka tertinggi yaitu 115.678 rumah.

Fasilitas umum yang rusak mencapai lebih dari 1.600 unit, meliputi 219 sarana kesehatan, 967 institusi pendidikan, 434 tempat ibadah, 290 bangunan kantor, serta 145 jembatan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok