Pemerintah Tolak Bantuan Luar Negeri untuk Korban Sumatra, Klaim Masih Kuat Sendirian

 

Repelita Jakarta - Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Indonesia masih mampu menangani sendiri bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat tanpa perlu menetapkan status darurat nasional.

Oleh sebab itu, pintu bantuan internasional untuk sementara ini belum dibuka meskipun banyak negara sahabat telah menyampaikan tawaran bantuan dan dukungan moril.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo usai konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu kemarin, di mana ia menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dunia internasional terhadap musibah yang menimpa ribuan warga Sumatra.

Namun pemerintah menilai kapasitas domestik masih cukup untuk mengatasi seluruh dampak bencana tanpa melibatkan pihak luar.

Stok pangan nasional dinyatakan aman dan mencukupi kebutuhan korban di daerah terdampak.

Untuk bahan bakar minyak, pemerintah telah berkoordinasi intensif dengan Pertamina agar pasokan tetap terjamin meskipun sebagian besar harus didistribusikan melalui jalur udara.

Prasetyo mengakui bahwa pengiriman BBM lewat dropping udara memang bukan cara normal, tetapi menjadi solusi terbaik mengingat banyak akses darat dan laut yang terputus total akibat bencana.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memastikan pengiriman logistik berjalan lancar dan terus ditingkatkan setiap harinya.

Lebih dari 500 ribu ton bantuan berbagai jenis telah berhasil dikirim ke wilayah-wilayah terisolir sejak operasi darurat dimulai.

Bantuan tersebut mencakup paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda pengungsian, selimut, pakaian layak, serta perlengkapan kebersihan yang sangat dibutuhkan warga.

Pratikno menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat untuk memastikan tidak ada daerah yang terlewat dari jangkauan bantuan.

Pencarian dan evakuasi korban yang masih tertimbun longsor atau hanyut juga tetap menjadi prioritas utama dalam operasi gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Basarnas, serta relawan lokal.

Pemerintah menegaskan bahwa semua langkah penanganan bencana dilakukan secara mandiri agar proses tetap terkendali dan sesuai prioritas nasional.

Keputusan untuk belum menerima bantuan asing juga diambil dengan pertimbangan kedaulatan serta kemampuan logistik dalam negeri yang masih memadai.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga