[PEDAS] Saiful Mujani: Politisi, Bukan Rakyat, Sumber Utama Politik Uang di Pilkada

Repelita Jakarta - Pengamat politik tanah air, Saiful Mujani, memberikan respons atas usulan pemilihan kepala daerah yang kembali dilakukan melalui DPRD, sebuah gagasan yang akhir-akhir ini gencar didorong oleh kalangan elite di pusat.

Para petinggi politik mengklaim bahwa sistem pemilihan langsung selama ini memicu maraknya praktik transaksi uang dalam politik di kalangan masyarakat.

Alasan itulah yang menjadi dasar keinginan mereka untuk menghapus pilkada langsung dan menggantinya dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD.

"Politisi ingin agar kepala daerah dipilih oleh dprd karena pemilihan langsung oleh rakyat membuat pilkada penuh politik uang, merusak persatuan," ujar Saiful Mujani seperti dikutip dari akun media sosialnya pada Senin (29/12).

Menurutnya, gagasan tersebut seolah-olah menyalahkan rakyat sebagai biang keladi dari politik uang yang sering terjadi setiap musim pilkada.

Padahal, kenyataannya justru para politisi dan calon yang memaksakan diri untuk menang lah yang menjadi pelaku utama penyebaran uang.

"Ide politisi ini sama dengan menuduh rakyat sebagai sumber politik uang dan korupsi. padahal yang nyebar uang itu politisi. Calon ga pantas, ga kompeten, makasain diri ingin menang. politisi itu sumber politik uang, bukan rakyat," tegasnya.

Sementara itu, di tengah semakin kuatnya tekanan untuk mengembalikan pilkada ke tangan DPRD, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara tegas menolak usulan tersebut.

Partai yang dikenal dengan semangat membela rakyat kecil itu tetap mempertahankan prinsip pemilihan langsung di mana masyarakat memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan pemimpinnya.

Pernyataan sikap ini disampaikan oleh Juru Bicara PDIP, Muhammad Guntur Romli.

Ia menegaskan bahwa posisi partainya tidak bergeser sedikit pun sejak tahun 2014.

Apalagi, sistem pemilihan melalui DPRD juga tidak lepas dari berbagai kelemahan dan potensi penyimpangan.

Perubahan dari DPRD ke pemilihan langsung justru dianggap lebih demokratis karena hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak mayoritas rakyat, bukan semata hasil permainan lobi di kalangan elite.

"Terkait wacana Pilkada melalui DPRD yg disampaikan oleh salah satu partai atau yg lain: maka sikap PDI Perjuangan tidak berubah dari tahun 2014, PDI Perjuangan tetap ingin Pilkada langsung & menolak wacana Pilkada melalui DPRD," ujar Guntur Romli pada Rabu (24/12).

Mengenai berbagai kritik terhadap pilkada langsung, seperti mahalnya biaya politik maupun praktik transaksi uang, Guntur Romli menyatakan bahwa solusinya adalah memperbaiki kekurangan yang ada.

Bukan malah menghapus hak rakyat untuk memilih secara langsung.

"Kalau pun ada masalah, itu yg harus diperbaiki. Persoalan biaya politik yg tinggi, misalnya terkait "mahar politik" di PDI Perjuangan tidak mengenal istilah itu," katanya.

Sebagai bukti, ia menyebut kasus Gubernur Aceh saat ini, Muzakir Manaf, yang mendapat rekomendasi dari PDIP tanpa dipungut biaya apa pun.

"Mualem Gub Aceh, dapat rekomendasi dari PDI Perjuangan tanpa bayar sedikit pun. Bisa dicek ke Mualem," pungkas Guntur Romli.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga