Saiful Mujani: Elit Politik Tuduh Rakyat Sumber Politik Uang, Padahal Pelakunya Sendiri

 

Repelita Jakarta - Pengamat politik Saiful Mujani menyampaikan kritik tajam terhadap usulan elite politik untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD.

Menurutnya, alasan yang dikemukakan para elite bahwa pilkada langsung memicu maraknya politik uang justru menjadi bentuk tuduhan tidak adil terhadap masyarakat.

Elite politik menganggap pemilihan langsung oleh rakyat menyebabkan kontes kepemimpinan daerah dipenuhi transaksi uang serta mengganggu keharmonisan sosial.

"Politisi ingin agar kepala daerah dipilih oleh dprd karena pemilihan langsung oleh rakyat membuat pilkada penuh politik uang, merusak persatuan," tulis Saiful Mujani di akun media sosialnya pada Senin (29/12).

Ia menilai bahwa pandangan tersebut secara tidak langsung menjadikan rakyat sebagai kambing hitam atas praktik politik uang dan korupsi dalam setiap gelaran pilkada.

Padahal, pelaku utama yang menyebarkan uang demi kemenangan adalah para politisi dan calon itu sendiri yang sering kali tidak layak namun memaksakan diri.

"Ide politisi ini sama dengan menuduh rakyat sebagai sumber politik uang dan korupsi. padahal yang nyebar uang itu politisi. Calon ga pantas, ga kompeten, makasain diri ingin menang. politisi itu sumber politik uang, bukan rakyat," tegasnya.

Di sisi lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap kukuh menolak wacana pengembalian pilkada ke DPRD.

Partai berlambang banteng itu konsisten mempertahankan mekanisme pemilihan langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat.

Sikap ini tidak berubah sejak tahun 2014 hingga sekarang.

Juru Bicara PDIP, Muhammad Guntur Romli, menegaskan bahwa segala kekurangan dalam pilkada langsung harus diperbaiki, bukan dihapuskan.

Masalah seperti biaya politik tinggi atau praktik mahar tidak dikenal di internal partainya.

"Terkait wacana Pilkada melalui DPRD yg disampaikan oleh salah satu partai atau yg lain: maka sikap PDI Perjuangan tidak berubah dari tahun 2014, PDI Perjuangan tetap ingin Pilkada langsung & menolak wacana Pilkada melalui DPRD," ujar Guntur Romli pada Rabu (24/12).

Ia menambahkan bahwa solusi atas berbagai kendala pilkada langsung adalah penyempurnaan aturan, bukan pengalihan hak rakyat ke elite parlemen.

"Kalau pun ada masalah, itu yg harus diperbaiki. Persoalan biaya politik yg tinggi, misalnya terkait "mahar politik" di PDI Perjuangan tidak mengenal istilah itu," katanya.

Sebagai contoh, rekomendasi untuk Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh diberikan tanpa pungutan apa pun.

"Mualem Gub Aceh, dapat rekomendasi dari PDI Perjuangan tanpa bayar sedikit pun. Bisa dicek ke Mualem," pungkas Guntur Romli.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga