Menteri Bongkar Konsesi Hutan Prabowo di Aceh Diserahkan untuk Koridor Gajah,

 

Repelita Jakarta - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan pemilik perusahaan PT Tusam Hutani Lestari yang mengantongi izin pemanfaatan hutan di wilayah Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, serta Aceh Utara.

Pernyataan itu disampaikan Raja Juli saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin, 15 Desember 2025.

Ia menjelaskan bahwa Prabowo telah menyerahkan 20 ribu hektare lahan dari konsesi perusahaan tersebut untuk dijadikan koridor satwa gajah bekerja sama dengan organisasi World Wide Fund for Nature.

Awalnya organisasi konservasi internasional itu hanya meminta 10 ribu hektare lahan kepada Prabowo.

Namun Prabowo justru memberikan dua kali lipat dari permintaan tersebut demi mendukung upaya pelestarian gajah.

Raja Juli menambahkan bahwa seluruh konsesi izin pemanfaatan hutan perusahaan tersebut kini dialihfungsikan menjadi koridor gajah yang dikelola bersama WWF.

Sebelumnya Jaringan Advokasi Tambang Nasional atau Jatam melakukan pemetaan distribusi izin konsesi hutan milik PT Tusam Hutani Lestari di beberapa kabupaten di Aceh.

Izin tersebut bersebelahan dengan puluhan konsesi tambang serta pemegang izin hutan tanaman industri dan hak pengusahaan hutan lainnya.

Jatam menduga aktivitas perusahaan yang terkait dengan Prabowo turut berkontribusi terhadap penurunan daya dukung lingkungan yang memicu bencana banjir serta tanah longsor di Aceh pada akhir November 2025.

Koordinator Nasional Jatam Melky Nahar menyatakan bahwa operasi perusahaan tersebut berdampak pada degradasi lingkungan di sekitarnya.

Dari peta yang ditunjukkan Melky perusahaan PT Tusam Hutani Lestari memiliki konsesi seluas 97 ribu hektare.

Keberadaan perusahaan itu sejak lama mendapat protes dari masyarakat setempat karena dianggap merampas wilayah hidup adat dan mengubah hutan menjadi perkebunan pinus monokultur.

Melky juga menyoroti tumpang tindih konsesi antara PT Tusam Hutani Lestari dengan perusahaan tambang emas PT Linge Mineral Resources yang luasnya mencapai 36.420 hektare.

Secara keseluruhan aktivitas PT Tusam Hutani Lestari dinilai ikut menggerus tutupan hutan di pegunungan serta hulu sungai di Aceh sehingga merusak kawasan penangkap air dan melemahkan kemampuan tanah menahan aliran hujan ekstrem saat siklon tropis pada akhir November 2025.

Jatam menyebarkan peta deforestasi Aceh melalui media sosial yang kemudian memicu perdebatan di kalangan pengguna internet.

Beberapa di antaranya menghubungkan konsesi perusahaan terkait Prabowo dengan keengganan pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional untuk banjir dan longsor di Aceh serta provinsi lain di Sumatera pada periode tersebut.

Peta tersebut menggambarkan wilayah banjir besar terjadi di area konsesi PT Tusam Hutani Lestari yang menguasai 97 ribu hektare di empat kabupaten tersebut.

Selain itu terdapat sekitar 30 izin tambang mineral dan batu bara dengan luas lebih dari 132 ribu hektare serta konsesi kehutanan lainnya yang membentang hingga mendekati pemukiman warga di Aceh Tengah sampai Aceh Utara.

Temuan tersebut memperkuat asumsi bahwa penyebab utama banjir bandang di Aceh tidak hanya curah hujan tinggi melainkan juga kerusakan lingkungan akibat aktivitas korporasi skala besar.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga