[MENOHOK] Amien Rais: Kasus Perusahaan Penyebab Banjir Sumatera Tak Akan Sampai Pengadilan

Repelita Jakarta - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyatakan keyakinannya bahwa kasus perusahaan-perusahaan yang diperiksa terkait banjir bandang dan longsor di Sumatera tidak akan pernah sampai ke pengadilan.

Menurutnya, proses hukum terhadap delapan nama perusahaan yang sedang diselidiki pasti akan mandek di tengah jalan.

"Ketika saya membaca berita bahwa ada delapan nama perusahaan diperiksa terkait banjir Sumatera, saya langsung berkesimpulan, nggak bakal kasus mereka sampai dibawa ke meja hijau,” ujar Amien pada 16 Desember 2025.

Alasan di balik keyakinan tersebut terletak pada kuatnya pengaruh oligarki yang telah menguasai seluruh lembaga negara.

“Mengapa? Karena semua lembaga negara sudah dibawah duli kaum oligarki,” tegasnya.

Amien menjelaskan bahwa praktik penebangan hutan masif di Sumatera dilakukan oleh pemilik modal besar yang memegang Hak Pengusahaan Hutan resmi seluas jutaan hektare.

Izin-izin tersebut diberikan oleh pemerintah sejak era Soeharto hingga masa Joko Widodo dan berlanjut sampai sekarang.

Praktik ini menunjukkan betapa dalamnya cengkeraman oligarki terhadap pengambilan kebijakan negara lintas rezim.

Ia mengenang pengalamannya saat menjadi Ketua MPR pernah menanyakan langsung kepada Menteri Kehutanan Jamaluddin Surya Hadi Kusumo tentang alasan pemberian konsesi raksasa tersebut.

Jawaban yang diperoleh justru menggambarkan kebiasaan lama yang tidak pernah dipertanyakan.

“Jawaban singkatnya itu saya masih ingat, beliau adalah Menteri Kehutanan sekali lagi, beliau mengatakan, Pak Amin, saya tidak tahu alasannya, sejak dulu memang sudah seperti itu,” ceritanya.

Pernyataan itu semakin memperkuat pandangannya bahwa oligarki telah mengendalikan pemerintahan Indonesia sejak Orde Lama dan Orde Baru.

Pengaruh tersebut semakin menjadi-jadi pada satu dekade terakhir di masa pemerintahan yang sangat dekat dengan para taipan.

Karena lembaga penegak hukum sudah tidak lagi independen, proses terhadap perusahaan-perusahaan penyebab kerusakan hutan pasti akan dihentikan.

Amien menilai alasan ini sangat logis mengingat realitas penguasaan oligarki yang telah merasuk ke semua sendi negara.

Meski demikian, ia masih menyimpan sedikit harapan pada Presiden Prabowo Subianto asalkan lingkaran terdekat belum terkontaminasi.

Harapan itu akan lenyap jika orang-orang inti kekuasaan sudah terpengaruh sepenuhnya oleh kelompok oligarki.

Dengan kondisi saat ini, keyakinan bahwa kasus banjir Sumatera tidak akan sampai ke meja hijau memang memiliki dasar yang kuat dan masuk akal.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga