[MENOHOk] Aktivis Kritik Pemerintah Soal Bantuan Asing Bencana: Terbuka Pinjaman, Tertutup Kemanusiaan

Repelita Jakarta - Polemik penanganan bencana banjir bandang serta tanah longsor di wilayah Aceh dan Sumatera memicu perdebatan sengit antara perwakilan pemerintah dan kalangan aktivis masyarakat sipil, terutama mengenai kebijakan penerimaan dukungan dari luar negeri.

Aktivis serta advokat Ahmad Khozinuddin mengkritik pendekatan pemerintah yang dianggap kurang menunjukkan rasa empati terhadap kondisi korban serta belum optimal dalam merespons aspirasi masyarakat terdampak.

Ia menilai respons sebagian pejabat lebih bersifat membela diri atas masukan publik daripada memanfaatkannya untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan dampak bencana.

Menurut Ahmad Khozinuddin, baik masyarakat maupun negara tidak mampu menghadapi musibah semacam ini secara terpisah, meskipun tanggung jawab pokok tetap berada di pundak pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Sekarang apa sih susahnya menetapkan bencana itu sebagai bencana nasional? Dan jangan menggunakan terminologi asing, tidak asing.

Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Khozinuddin melalui siaran resmi di kanal YouTube iNews pada periode akhir Desember 2025.

Ia menekankan bahwa langkah penetapan status tersebut esensial untuk memperluas akses terhadap berbagai bentuk dukungan, termasuk yang berasal dari pihak internasional.

Penolakan atas bantuan dengan dalih bersifat asing dinilainya tidak pada tempatnya, apalagi jika dukungan itu datang dari mitra negara yang bertujuan murni kemanusiaan.

Ahmad Khozinuddin juga membandingkan sikap pemerintah yang relatif terbuka menerima utang luar negeri, tetapi cenderung membatasi diri pada bantuan darurat kemanusiaan, yang menurutnya bertentangan dengan prioritas utama penyelamatan jiwa manusia.

Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Saddam Al Jihad menjelaskan bahwa pemerintah membedakan jenis dukungan luar negeri menjadi dua kategori utama, yaitu antarpemerintah dan antarmasyarakat.

Bantuan asing ini harus dibedakan. Ada people to people, ada state to state. Yang dimaknai ketika tadi state to state itu yang kata Pak Prabowo ini e belum butuh.

Menurut Saddam Al Jihad, dukungan berbasis people to people tetap diterima dan dialokasikan melalui jaringan organisasi masyarakat di dalam negeri.

Pemerintah menegaskan kesiapan menerima kontribusi kemanusiaan selama prosedurnya transparan dan selaras dengan kebijakan nasional.

Beberapa dukungan dari negara seperti Malaysia serta Uni Emirat Arab telah diterima dan didistribusikan kepada penyintas melalui saluran mitra setempat.

Meski demikian, Ahmad Khozinuddin berpendapat bahwa pembagian kategori tersebut belum menyentuh akar masalah yang dihadapi langsung oleh korban di lokasi bencana.

Ia menyatakan bahwa penilaian kebutuhan harus berpijak pada realitas penderitaan masyarakat terdampak, bukan hanya berdasarkan pandangan institusi negara.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga