Menkeu Purbaya Peringatkan Potensi Resesi dan Pergantian Kekuasaan Tahun Depan Jika Ekonomi Tak Diperbaiki

Repelita Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai perekonomian Indonesia telah mengalami perlambatan dalam kurun waktu bertahun-tahun.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia di Hotel Park Hyatt, Jakarta Pusat pada Senin, 1 Desember 2025.

Purbaya menyebutkan bahwa pemerintah telah berulang kali melakukan kesalahan kebijakan yang sama sehingga menghambat peredaran uang di pasar.

Ia mengilustrasikan kondisi tahun 1998 ketika pemerintah menerapkan kebijakan moneter ketat untuk menjaga nilai tukar namun di saat bersamaan Bank Indonesia melakukan injeksi besar-besaran.

Kebijakan yang kontradiktif itu mengakibatkan tingkat bunga melonjak tinggi yang menghancurkan sektor privat sekaligus memicu pelemahan nilai rupiah.

Pelajaran penting dari krisis 1998 menurutnya adalah pemerintah pada saat itu justru membiayai proses kehancuran ekonomi nasional.

Pascakrisis tersebut, ekonomi Indonesia dinilainya tidak pernah mengalami pemulihan seutuhnya karena pertumbuhan uang di sistem keuangan dibuat mendekati nol.

Akibat dari kondisi itu, perekonomian nasional hanya mampu bertahan pada level stagnan tanpa pertumbuhan yang berarti.

Purbaya memperingatkan bahwa tanpa perbaikan segera, uang akan terus menumpuk di Bank Indonesia sementara ekonomi tidak kunjung bergerak.

Kondisi tersebut membawa kekhawatiran mengenai potensi terjadinya pergantian kekuasaan pada tahun depan.

Kekhawatiran inilah yang mendorongnya untuk memindahkan dana Sisa Anggaran Lebih yang selama ini mengendap di bank sentral ke rekening pemerintah di bank-bank BUMN.

Ia menjelaskan bahwa gejala perlambatan ekonomi biasanya terlihat dari meningkatnya aksi demonstrasi besar-besaran di jalanan.

Analisisnya menunjukkan bahwa gejolak sosial semacam itu kemungkinan besar tidak akan hilang dengan sendirinya tanpa perbaikan ekonomi.

Purbaya menyampaikan kemungkinan Indonesia memasuki fase resesi pada awal tahun depan yang dapat memicu pergantian kekuasaan.

Pergantian kekuasaan tersebut akan memakan biaya sangat besar yang pada akhirnya menjadi beban tambahan bagi masyarakat.

Ia menekankan bahwa untuk menilai kebijakan moneter, parameter yang harus dilihat bukan hanya tingkat bunga namun juga laju pertumbuhan uang beredar.

Pertumbuhan uang primer atau base money menjadi indikator krusial yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan.

Evaluasi mendalam terhadap kebijakan moneter dan fiskal diperlukan untuk menghindari pengulangan kesalahan di masa lalu.

Koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter harus ditingkatkan untuk menciptakan sinergi yang mendukung pemulihan ekonomi.

Langkah-langkah strategis harus segera diambil untuk mengantisipasi berbagai skenario terburuk yang mungkin terjadi.

Respons pemerintah terhadap tantangan ekonomi saat ini akan menentukan stabilitas nasional dalam jangka menengah dan panjang.

Kepercayaan pasar dan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah mengelola ekonomi perlu dibangun melalui kebijakan yang tepat dan konsisten.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga