Gus Hilmi Bilang Solidaritas Warga Indonesia Nomor Satu, Pemerintahnya Masih Loading?

 

Repelita Jakarta - Cendekiawan Nahdlatul Ulama Gus Hilmi Firdausi mengapresiasi kedalaman empati dan solidaritas yang ditunjukkan masyarakat Indonesia terhadap korban bencana alam di wilayah Sumatera.

Ia menyatakan bahwa kepedulian sosial yang ditampilkan oleh warga negara bersifat sangat tulus dan mampu menyentuh perasaan.

Banyak anggota masyarakat yang ingin turut serta memberikan bantuan meskipun berada dalam situasi ekonomi yang serba terbatas.

Gus Hilmi menggambarkan fenomena dimana sebagian warga merasa bersalah ketika tidak dapat menyumbangkan donasi dalam jumlah besar.

Pernyataan tersebut disampaikannya melalui akun media sosial Facebook pribadi pada Rabu, 3 Desember 2025.

Ia mengungkapkan kekagumannya dengan menyatakan bahwa rakyat Indonesia memiliki karakter yang luar biasa dalam hal kepedulian.

Masyarakat bahkan sampai meminta maaf secara terbuka ketika merasa belum mampu memberikan kontribusi yang lebih banyak.

Selain menyinggung solidaritas warga, Gus Hilmi juga memberikan komparasi terkait sikap pemerintah dalam penanganan bencana.

Ia mengangkat contoh konkret dari dua negara tetangga yang dinilainya bergerak dengan cepat dan penuh tanggung jawab.

Pemerintah di negara lain tersebut disebutkan berani secara terbuka mengakui adanya kekurangan dalam proses penanganan bencana.

Langkah permintaan maaf dari pemimpin negara tersebut dinilai sebagai bentuk akuntabilitas yang penting.

Ia juga menekankan pentingnya penetapan status darurat nasional secara cepat ketika terjadi bencana berskala besar.

Penetapan status tersebut harus dilakukan segera untuk mempercepat koordinasi dan alokasi sumber daya.

Namun Gus Hilmi menegaskan bahwa contoh kepemimpinan yang ia sebutkan itu justru tidak berasal dari pemerintah Indonesia.

Contoh permintaan maaf publik tersebut datang dari Perdana Menteri Thailand pasca bencana banjir yang menewaskan sedikitnya 170 jiwa.

Sementara contoh penetapan darurat nasional datang dari Presiden Sri Lanka pada 29 November 2025 setelah banjir melanda sebagian Ibu Kota Kolombo.

Di Indonesia, status Bencana Nasional untuk kasus banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum juga ditetapkan oleh pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto dinilai masih merasa cukup dengan penetapan Status Darurat Daerah untuk menangani krisis tersebut.

Perbandingan kebijakan ini menyisakan pertanyaan mengenai kesiapan dan responsivitas sistem penanganan bencana di tingkat nasional.

Masyarakat masih menunggu langkah-langkah strategis berikutnya dari pemerintah pusat untuk pemulihan pasca bencana.

Koordinasi antar lembaga dan efisiensi distribusi bantuan menjadi faktor kritis yang terus dipantau oleh berbagai pihak.

Dampak jangka panjang dari bencana ini terhadap sosial ekonomi masyarakat terdampak memerlukan perhatian dan penanganan berkelanjutan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga