Masyarakat Aceh Long March dan Demo Desak Status Bencana Nasional Banjir Bandang

Repelita Aceh - Gelombang tuntutan agar pemerintah pusat menetapkan banjir bandang dan longsor di Aceh serta wilayah Sumatra sebagai bencana nasional semakin menguat melalui aksi demonstrasi masyarakat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah mencapai 1.053 orang hingga saat ini.

Selain itu, sekitar 200 orang masih dalam status hilang sementara 606.040 jiwa terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Pada Selasa, 16 Desember 2025, warga Aceh Timur yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Bersatu menggelar long march di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh kawasan Kecamatan Madat.

Mereka menilai dampak bencana telah jauh melampaui kemampuan penanganan pemerintah daerah setempat.

Ribuan rumah rusak berat disertai lumpuhnya infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, serta fasilitas layanan kesehatan menjadi alasan utama desakan tersebut.

Peserta aksi yang bernama Masri menyatakan bahwa kondisi saat ini sudah berskala luas dan lintas provinsi sehingga membutuhkan intervensi cepat dari pemerintah pusat.

Massa juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk langsung turun ke lapangan melihat kerusakan yang terjadi di Aceh.

Tuntutan lainnya mencakup penetapan status bencana nasional paling lambat pada 16 Desember 2025 serta mobilisasi terpadu dari BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait.

Mereka meminta pengiriman tambahan logistik, tenaga medis, alat berat, serta pendataan menyeluruh untuk relokasi dan rehabilitasi.

Sementara itu di Banda Aceh, puluhan anggota koalisi masyarakat sipil bersama mahasiswa menggelar aksi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada hari yang sama.

Aksi tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.

Koordinator aksi Aditya menekankan bahwa situasi kemanusiaan saat ini tidak dapat lagi ditangani secara terpisah-pisah karena banyak wilayah masih terisolasi.

Perwakilan Greenpeace Indonesia Crisna Akbar menyebut tanpa status bencana nasional, penanganan akan terus terhambat oleh keterbatasan sumber daya daerah.

Koalisi yang melibatkan berbagai organisasi lingkungan dan hak asasi manusia itu menyoroti kerusakan infrastruktur vital serta dampak ekonomi jangka panjang terhadap masyarakat kecil.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian setempat.*

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga