Luhut Akui Terbitkan Izin Bandara IMIP: Itu Domestik, Tak Perlu Bea Cukai

Repelita Morowali - Luhut Binsar Pandjaitan yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari tahun 2016 hingga 2024 memberikan tanggapan atas kontroversi mengenai Bandara Indonesia Morowali Industrial Park yang menjadi perhatian karena absennya personel dari Bea Cukai serta Imigrasi.

Luhut mengakui bahwa ia memberikan persetujuan untuk pendirian Bandara IMIP melalui pertemuan dengan berbagai lembaga yang terkait.

Menurut penjelasannya, keberadaan lapangan udara di zona industri itu diperlukan guna mendukung para penanam modal.

Ia menegaskan bahwa pemberian kemudahan serupa adalah praktik umum yang diterapkan di negara saingan seperti Vietnam maupun Thailand.

Luhut menekankan bahwa bandara itu memiliki status khusus untuk jalur dalam negeri saja.

Bandara khusus diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan, ujarnya dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan pada Senin 1 Desember 2025.

Sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, ia menandaskan bahwa pemerintah pada masa itu tidak pernah mengeluarkan izin agar bandara di Morowali ataupun Weda Bay berfungsi sebagai bandara dengan rute luar negeri.

Karena itu, ketidakadaan petugas kepabeanan dan keimigrasian di tempat tersebut sudah selaras dengan kerangka hukum yang ada.

Jika mereka berinvestasi US$20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional, tegasnya.

Mengenai penguasaan investasi oleh China di kawasan itu, Luhut menerangkan bahwa pilihan bermitra dengan Tiongkok didasarkan pada kondisi pasar aktual serta kematangan teknologi pada waktu itu.

Ia menceritakan bahwa setelah mengevaluasi beragam alternatif, hanya Tiongkok yang mampu memenuhi tuntutan pengolahan lanjutan di Indonesia.

Selain itu, Luhut menyatakan bahwa keterbelakangan teknologi Amerika Serikat dibandingkan China di sektor ini telah dibenarkan secara langsung oleh pimpinan Tesla yaitu Elon Musk.

Amerika Serikat tidak memiliki teknologi ini—dan hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Elon Musk ketika bertemu saya beberapa waktu lalu, bahwa AS tertinggal cukup signifikan dari Tiongkok, papar Luhut.

Walaupun begitu, Luhut menjamin bahwa pendanaan itu tidak dibiarkan tanpa persyaratan.

Ia menetapkan empat poin pokok bagi para investor meliputi pemanfaatan teknologi yang bersahabat dengan alam, pemberdayaan buruh setempat secara utama, pendirian sistem industri yang terpadu dari tahap awal sampai akhir, serta kewajiban berbagi pengetahuan teknologi untuk peningkatan kemampuan.

Efek dari strategi pengolahan lanjutan ini menurut Luhut sudah terbukti melalui data konkret.

Pengiriman barang yang sebelumnya hanya berbentuk bijih nikel bernilai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat kini telah berubah menjadi komoditas dengan nilai tambah seperti baja tahan karat hingga bahan katoda.

Tahun lalu ekspor sektor ini mencapai US$34 miliar dan akan meningkat menjadi US36 miliar—US$38 miliar pada tahun ini, ungkapnya.

Luhut juga menghimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak cepat curiga dan memanfaatkan isu ini untuk tujuan politik sementara kebijakan ini dirancang untuk masa depan yang berkelanjutan.

Ia berharap warga mendukung administrasi Presiden Prabowo Subianto dalam meneruskan inisiatif penting yang memerlukan komitmen jangka panjang dan keteguhan.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membenarkan bahwa Bandara IMIP memang tidak dilengkapi dengan keberadaan Bea Cukai ataupun Imigrasi saat ia memeriksa kegiatan latihan militer di Morowali.

Fakta itu menjadi sorotan dari berbagai kalangan termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengawasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Purbaya menyatakan ketidakpahamannya atas tidak adanya petugas Imigrasi dan Bea Cukai di Bandara IMIP.

Ia menduga bahwa mungkin terdapat kekeliruan dalam pengambilan keputusan yang perlu dibenahi.

Saya enggak ngerti kenapa enggak ada Imigrasi ya sama Bea Cukai. Itu mungkin ada kesalahan kebijakan di situ yang mesti diperbaiki, ujar Purbaya di kawasan Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis 27 November 2025.

Bekas pimpinan dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan kesiapannya untuk menempatkan staf Bea Cukai di Bandara IMIP terutama jika mendapat tugas resmi.

Nanti kalau kita diperintahkan, kita taruh dari kami, petugas Bea Cukai, saya sudah siap. Kalau Imigrasi mesti bisa ngomong dengan Pak Silmy [wakil menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan] dan menterinya [Agus Andrianto], kata Purbaya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok