Luhut Jawab Kritik "Negara dalam Negara" di IMIP Morowali

 

Repelita Morowali - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa dirinya sudah melakukan pembicaraan langsung dengan perwakilan yang ditunjuk oleh Presiden China Xi Jinping guna menjamin agar Indonesia Morowali Industrial Park tidak berubah menjadi wilayah otonom yang terpisah dari kedaulatan nasional.

Luhut menjelaskan bahwa perwakilan tersebut adalah Wang Yi yang berperan sebagai rekan kunci bagi Indonesia dari pihak China.

Sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut ikut serta dalam proses pengembangan kawasan industri tersebut.

Untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai aturan dan menghindari adanya wilayah mandiri yang melanggar perundang-undangan kita, demikian penjelasan Luhut dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin 1 Desember 2025.

Pembahasan dengan Wang Yi juga mencakup isu-isu terkait kelestarian alam serta berbagai hal terkait lainnya.

Lebih lanjut, Luhut menyebutkan bahwa mulai tahun 2021 ia sudah menginstruksikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan supaya bertindak keras terhadap perusahaan pengolahan nikel asal China yang merusak ekosistem.

Sejak 2021, saya meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menindak tegas perusahaan-perusahaan industri hilir asal Tiongkok yang belum memenuhi standar lingkungan, ujarnya.

Purnawirawan jenderal dari Korps Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat itu menegaskan bahwa area IMIP merupakan hasil kebijakan pemerintah dalam mendorong pengolahan nikel ke tahap lanjutan.

Menurut pandangannya, dalam kolaborasi pendanaan tersebut otoritas telah mendesak mitra dari China untuk memastikan bahwa IMIP memberikan keuntungan terbesar bagi bangsa ini.

Ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi seluruh mitra internasional, termasuk Tiongkok, klaim Luhut.

Beberapa persyaratan tersebut meliputi penerapan inovasi canggih dalam proses pengolahan nikel lanjutan, perekrutan pekerja domestik, pembentukan rantai industri yang menyatu dari awal hingga akhir, serta pemindahan pengetahuan teknologi.

Ia menambahkan bahwa Perdana Menteri Tiongkok beserta Menteri Perdagangan dan Menteri Luar Negeri Tiongkok telah menyetujui pendanaan di IMIP yang mencakup pemindahan teknologi tersebut.

Saat ini, keseluruhan nilai pendanaan di bidang pengolahan lanjutan telah mencapai 71 miliar dolar Amerika Serikat, dengan bagian untuk Morowali melebihi 20 miliar dolar Amerika Serikat, kata Luhut.

Mempekerjakan lebih dari 100 ribu tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan sampai saat ini, tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memberikan kritik terhadap fasilitas penerbangan di IMIP yang tidak diawasi oleh aparat negara dan menekankan agar tidak muncul entitas mandiri di dalam wilayah nasional.

Sjafrie yang juga pensiunan jenderal dari Korps Pasukan Khusus itu berpendapat bahwa pengoperasian bandara tanpa pengawasan dari Imigrasi dan Bea Cukai dapat mengancam kedaulatan ekonomi negara.

Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari manapun asalnya, kata Sjafrie.

Kementerian Pertahanan kemudian menugaskan unit khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara untuk mengamankan bandara itu.

Belakangan, diketahui bahwa izin sebagai bandara internasional untuk fasilitas penerbangan IMIP telah dibatalkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri.

Keputusan tersebut dikeluarkan pada 13 Oktober 2025 atau sebelum isu wilayah mandiri di bandara IMIP menjadi perhatian publik.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga