Repelita Jakarta - Jhon Sitorus mengungkapkan keheranannya atas dukungan Partai Gerindra terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan alasan efisiensi anggaran.
Ia menilai timing pembahasan tersebut sangat tidak tepat karena masyarakat masih bergulat dengan dampak bencana alam yang belum tertangani sepenuhnya.
Di tengah tragedi banjir bandang yang memakan korban dan kerugian besar, elite politik justru sibuk membahas manuver kekuasaan.
“Tragedi banjir bandang belum selesai, bencana demokrasi sedang disiapkan,” ujar Jhon Sitorus pada Senin (29/12/2025).
Ia mempertanyakan sensitivitas partai-partai koalisi pemerintah yang lebih memprioritaskan kepentingan politik ketimbang penderitaan rakyat akibat bencana.
“Kalian tega-teganya sibuk ngurusin urusan politik koalisi di tengah bencana semengerikan ini?,” tanyanya dengan nada kecewa.
Jhon dengan tegas menolak skema pemilihan kepala daerah melalui DPRD karena berpotensi merampas hak demokrasi langsung milik rakyat.
“Jangan kalian rampok hak demokrasi rakyat, pilkada lewat DPRD justru mempertebal dinasti politik dan suap (korupsi),” tegasnya.
Sebagai partai yang berada di pemerintahan, Gerindra seharusnya lebih bijaksana dalam menentukan skala prioritas kebijakan nasional.
"Sebagai partai pemerintah, seharusnya lebih bijak dalam memikirkan prioritas,” kata Jhon.
Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini harus diarahkan pada penyelesaian bencana serta mengatasi akar masalahnya.
“Selesaikan urusan banjir bandang, tangkap pelakunya, kembalikan fungsi hutan,” jelasnya.
Jhon membandingkan kecepatan perubahan aturan politik di pemerintahan saat ini dengan masa PDI Perjuangan berkuasa selama satu dekade.
“10 tahun PDI Perjuangan nggak gini-gini amat lho,” ucapnya.
Ia menyoroti bahwa pemerintahan baru ini baru berjalan singkat namun sudah sering melakukan penyesuaian aturan politik sesuai kehendak.
“Kalian baru 1 tahun berkuasa udah utak-atik aturan seenak jidat,” tandasnya.
Jhon menyimpulkan bahwa hanya PDI Perjuangan yang secara konsisten menolak wacana pilkada melalui DPRD.
"Hanya PDI Perjuangan yang menolak, konsisten setia pada rakyat,” tutupnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

