
Repelita Jakarta - Saat proses rekonstruksi pasca-musibah alam di wilayah Aceh serta Sumatera Utara beserta Sumatera Barat sedang berlangsung intensif maka kembali beredar cuplikan rekaman usang dari produksi sinematik berjudul Years of Living Dangerously yang menampilkan aktor Harrison Ford dan tampaknya sengaja digunakan untuk menyerang reputasi Ketua Umum Partai Amanat Nasional bernama Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas.
Cerita yang menyebar luas ini menuduh bahwa Zulhas memberikan izin eksploitasi perkebunan kelapa sawit di kawasan Tesso Nilo yang terletak di Kepulauan Riau pada masa ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan di bawah kepemimpinan Presiden keenam Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.
Pemimpin tertinggi dari Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Al Washliyah yang bernama Muhammad Amril Harahap menyatakan bahwa tuduhan semacam itu hanyalah bentuk pencemaran nama baik yang tidak berdasar.
Videonya sudah dipotong dan tidak sesuai konteks.
Publik harus objektif, kata Amril dalam keterangannya, Selasa, 2 Desember 2025.
Amril memberikan klarifikasi bahwa kunjungan Harrison Ford pada waktu itu sebenarnya bukan dimaksudkan untuk melakukan konfrontasi langsung melainkan untuk membahas isu-isu tertentu yang diserahkan oleh Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan namun di lokasi Ford malah menciptakan situasi perdebatan yang menimbulkan kesalahpahaman bagi penonton.
Lengkapnya bisa dilihat di tayangan Mata Najwa.
Pak Zulhas tersenyum karena tidak memahami bahasa Ford, bukan karena menghindar, kata Amril.
Amril juga menegaskan bahwa aksi perusakan hutan secara besar-besaran di area Tesso Nilo justru mencapai puncaknya antara tahun 2014 hingga 2024 tanpa ada keterlibatan langsung dari pihak yang dituduh sebelumnya.
Sebagai warga asli dari Sumatera Utara maka Amril turut menyoroti maraknya aktivitas perusakan lingkungan alam yang terjadi selama lima tahun belakangan ini di sekitar pegunungan Bukit Barisan yang melibatkan entitas perusahaan seperti PTSL beserta sejumlah oknum petugas keamanan yang tidak bertanggung jawab.
Hoaks ini sama sekali tidak terkait dengan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Jangan politisasi bencana.
Fokus kita adalah pemulihan dan penegakan hukum terhadap ilegal logging, pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

