
Repelita Jakarta - Banjir serta longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah menimbulkan korban jiwa hingga ratusan orang, dan hal ini tidak bisa dianggap sebagai musibah alam semata.
Demikian pendapat yang disampaikan oleh pengamat politik Saiful Huda Ems lewat pernyataan resminya di Jakarta, pada hari Senin tanggal 1 November 2025.
Menurut penilaian Saiful, musibah banjir dan longsor di berbagai daerah Sumatra tersebut merupakan dampak langsung dari kebijakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Joko Widodo atau Jokowi selama satu dekade terakhir.
Saiful menyatakan bahwa Jokowi tampaknya sering mengabaikan isu lingkungan, bahkan seolah-olah dengan sengaja merusak ekosistem alam Indonesia guna memenuhi ambisi pribadi serta kelompok oligarki yang mendukungnya.
Sebagai contoh, kegagalan inisiatif food estate selama era Jokowi telah menyebabkan kerusakan hutan secara besar-besaran, di mana jutaan hektare lahan hijau, termasuk kawasan perkebunan dan sawah, diubah fungsinya tanpa pertimbangan matang.
Banyak area hutan yang dibabat habis untuk ditanami komoditas seperti kelapa sawit dan jenis tanaman lain yang mendatangkan keuntungan ekonomi.
Kayu hasil tebangan dari pohon-pohon hutan itu kemudian diperdagangkan ke berbagai pihak tanpa transparansi, sehingga masyarakat tidak mengetahui nilai penjualan maupun alur dana yang dihasilkan.
Selain itu, proyek pembangunan Bandara Khusus di Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP juga turut disorot, yang bahkan disebut oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai bentuk negara di dalam negara.
Saiful menambahkan bahwa pengembangan lahan IMIP pasti melibatkan penghancuran hutan secara masif terlebih dahulu.
Ribuan pohon kemungkinan besar telah ditebang untuk membuka ruang bagi bandara yang dianggap ilegal tersebut, dan ini telah berlangsung sejak masa pemerintahan Jokowi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

