Hasan Nasbi: Polemik Ijazah Jokowi Bukan Hukum Belaka, Melainkan Permainan Politik Elite

 

Repelita Jakarta - Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dinilai telah melampaui ranah hukum dan administratif semata.

Isu tersebut kini lebih banyak dilihat sebagai bagian dari strategi politik yang dipenuhi berbagai kepentingan elite nasional pasca Pemilu 2024.

Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa perdebatan ini tidak berdiri sendiri sebagai sengketa biasa.

Polemik tersebut sengaja dipertahankan untuk membentuk narasi tertentu yang bertujuan menggerus pengaruh politik Jokowi di tengah pergeseran kekuasaan.

Publik diminta lebih bijaksana agar tidak tergesa menyimpulkan hal-hal yang berpotensi merusak citra lembaga negara.

Joko Widodo sendiri telah menunjukkan keterbukaan dengan memilih menyelesaikan tudingan melalui proses peradilan.

Pada 17 Desember 2025, Hasan Nasbi mengungkapkan hal tersebut dalam Podcast Total Politik.

Kalian boleh skeptis dengan ijazahnya Pak Jokowi, tapi kan beliau sekarang mau maju ke pengadilan. Buat membuktikan ijazahnya asli atau hal lain.

Langkah hukum yang diambil Jokowi seharusnya diartikan sebagai keyakinan penuh terhadap institusi peradilan.

Bukan malah dijadikan amunisi untuk memperpanjang spekulasi politik yang tidak berkesudahan.

Hasan Nasbi juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah menyalahkan institusi secara keseluruhan hanya karena isu ini.

Jangan dengan mudah juga tembak institusi ini, institusi itu. Di semua institusi ini ada oknumnya.

Masalah yang menyangkut individu tidak boleh digeneralisasikan sebagai kegagalan seluruh sistem negara.

Menurut Hasan, ketangguhan Jokowi dalam menghadapi berbagai serangan politik menunjukkan level ketahanan yang luar biasa.

Saya yakin ini, daya tahan segini ini, kalau bukan levelnya berbeda dengan kita orang-orangnya, bukan manusia biasa kayak kita ini.

Isu ijazah ini juga terkait erat dengan perebutan pengaruh kekuasaan setelah pergantian presiden.

Narasi semacam ini sering muncul seiring pembahasan stabilitas pemerintahan dan pembentukan aliansi politik jangka panjang.

Joko Widodo tetap menjadi tokoh sentral yang diperhitungkan oleh berbagai kubu politik.

Oleh sebab itu, perdebatan ijazah tidak lagi murni soal dokumen pendidikan.

Melainkan telah menjadi arena pertarungan narasi, relasi kekuasaan, serta upaya membentuk opini publik.

Selama muatan kepentingan politik masih kuat, isu ini kemungkinan besar akan terus bergulir meskipun jalur hukum telah resmi ditempuh sebagai penyelesaian.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga