Gus Hilmi Sentil Pemerintah: Kritik Lamban Tangani Banjir Malah Dicap Perkeruh Suasana

Repelita Jakarta - Tokoh Nahdlatul Ulama Gus Hilmi Firdausi menyoroti respons pemerintah terhadap masukan publik soal keterlambatan tanggap bencana banjir yang dianggap lamban dan kurang efektif.

Ia menilai suara keprihatinan warga atas kondisi lapangan justru dicap tidak sopan serta dianggap sengaja memanaskan situasi.

Padahal, Gus Hilmi menegaskan bahwa dorongan masyarakat agar pemerintah lebih tegas dan naikkan level bencana murni demi akselerasi penyelamatan.

“Rakyat mengkritisi lambannya kerja pemerintah dalam menangani bencana dan minta status bencana ditingkatkan malah dibilang memperkeruh suasana,” ujar Gus Hilmi di X @hilmi28 pada 21 Desember 2025.

Apabila ruang dialog dibungkam atau disalahpahami, menurutnya warga hanya bisa berserah pada kuasa Ilahi yang mengendalikan segala hal.

“Ya sudah, kami mengadu saja kepada sang Maha Pencipta, sang penggenggam segalanya,” tandasnya.

Gus Hilmi juga memperingatkan agar pejabat tidak mengabaikan doa dan aspirasi warga terdampak yang memiliki nilai spiritual mendalam.

“Jangan remehkan doa saudaraku, terutama doa orang-orang yang terdzhalimi,” kuncinya.

Sebelumnya, pendiri Awak Media Indonesia Group Azzam Mujahid Izzulhaq menanggapi pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya soal penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

Teddy menjelaskan bahwa respons sudah nasional dengan lebih dari 50 ribu personel dan alokasi APBN Rp60 triliun meski belum naik status bencana nasional.

Azzam menyampaikan penghargaan atas inisiatif awal sejak 26 November 2025 termasuk distribusi alat berat, kapal, serta pesawat evakuasi.

“Saya menghargai upaya pemerintah yang telah dilakukan sejak hari pertama bencana pada 26 November 2025, termasuk pengiriman alat berat, kapal, dan pesawat untuk pemulihan,” ujar Azzam di X @AzzamIzzulhaq pada 20 Desember 2025.

Meski begitu, ia menawarkan saran membangun demi optimalisasi kolaborasi antara otoritas, sukarelawan, dan korban.

“Namun, sebagai warga yg peduli, izinkan saya memberikan masukkan konstruktif untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, relawan, dan masyarakat terdampak,” lanjutnya.

Azzam menekankan bahwa rekomendasi status bencana nasional bukan oposisi melainkan aspirasi dari korban serta relawan yang menyaksikan langsung.

“Pertama, usulan penetapan status bencana nasional jangan dianggap sebagai bentuk perlawanan atau kritik destruktif terhadap pemerintah,” ucapnya.

“Sebaliknya, ini adalah masukkan langsung dari warga, korban, serta para relawan di lapangan yg melihat dampaknya secara nyata,” Azzam menuturkan.

Menurutnya, status itu memudahkan sinkronisasi antarlembaga serta membuka bantuan asing sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“Status tersebut bisa mempermudah koordinasi lintas sektor dan akses bantuan internasional, sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanpa mengurangi apresiasi atas langkah-langkah yg sudah diambil,” jelasnya.

Saran kedua menyangkut keterbukaan informasi melalui konferensi pers rutin dari markas komando bencana.

“Kedua, untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, saya sarankan pemerintah mengadakan konferensi pers harian langsung dari Pusat Komando Penanggulangan Bencana (di mana?),” imbuhnya.

Dalam sesi itu, pemerintah diharapkan laporkan kemajuan terbuka termasuk zona yang sudah aman serta prioritas mendesak.

“Dalam konferensi tersebut, sampaikan update secara terbuka tentang apa yang telah dilakukan pemerintah, daerah mana yg sudah ditangani (seperti pembukaan akses darat ke Aceh Tamiang),” katanya.

“Dan daerah mana yg masih membutuhkan prioritas (misalnya, desa-desa terisolir di 12 kecamatan terdampak),” lanjut Azzam.

Ia juga usulkan nomor kontak darurat yang gampang dijangkau korban untuk laporan kebutuhan mendesak.

“Selain itu, siapkan nomor hotline khusus yg mudah diakses oleh semua masyarakat terdampak,” terang dia.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga