Geram Hutan Dibabat demi Sawit, Ahok Tegaskan Tolak Pembabatan Hutan Papua untuk Perkebunan Sawit

Repelita Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab disapa Ahok dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana pembukaan hutan alam untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Pernyataan tersebut ia sampaikan melalui kanal YouTube pribadinya pada 21 Desember 2025.

Menurut Ahok, mengubah hutan hujan tropis menjadi perkebunan monokultur sawit dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang parah serta bencana alam jangka panjang, sebagaimana sudah dialami di berbagai daerah di Sumatera.

“Jadi sekali lagi saya menentang kalau Papua itu untuk ganti sawit. Tapi kalau daerah bekas tambang, tailing, daerah yang tandus, Anda tanami sawit masih oke untuk ketahanan energi. Jadi jangan kata nenek saya, tukar beras dengan ubi,” ungkapnya.

Berdasarkan pengalaman sebagai kepala daerah, Ahok menilai kebijakan perkebunan sawit sering kali tidak menguntungkan masyarakat di tingkat desa.

Program inti plasma yang dijanjikan kepada warga kerap gagal di lapangan akibat maraknya praktik nominee atau penggunaan nama pinjaman, sehingga keuntungan ekonomi tidak sampai ke tangan rakyat kecil.

Sebagai solusi alternatif, ia mengusulkan agar kepemilikan kebun sawit diberikan kepada desa atau koperasi yang melibatkan rakyat.

Dalam skema ini, perusahaan swasta tetap boleh mengelola operasional, sementara warga desa dipekerjakan sebagai karyawan dan memperoleh pembagian keuntungan secara koperasi.

Ahok menekankan bahwa pendekatan semacam ini lebih berkeadilan dan memastikan manfaat ekonomi mengalir langsung kepada komunitas lokal.

Ia juga menyoroti banyaknya aset tanah yang disita negara tetapi belum dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Lahan-lahan sitaan tersebut, menurutnya, sebaiknya dialihkan ke pengelolaan desa atau koperasi rakyat, bukan diserahkan kepada badan usaha milik negara.

Pengelolaan berbasis koperasi rakyat dianggap lebih efektif dalam menjamin pemerataan hasil produksi.

Selain itu, Ahok mengkritik lemahnya pengawasan terhadap penebangan hutan lindung yang ilegal.

Dengan adanya teknologi satelit dan drone modern, seharusnya kasus pencurian kayu atau perusakan kawasan lindung mudah terdeteksi dan ditindak.

Namun pada praktiknya, banyak hutan lindung yang rusak tanpa ada penegakan hukum yang tegas, sehingga memunculkan dugaan kelalaian aparat dan pejabat terkait.

Khusus mengenai rencana pengembangan sawit di Papua, Ahok menegaskan sikap tolak jika melibatkan pembabatan hutan primer.

Ia membandingkan dengan praktik di negara lain yang menanam sawit pada lahan bekas tambang atau wilayah gersang tanpa mengorbankan hutan alam.

Pengembangan sawit tetap bisa dilakukan untuk mendukung ketahanan energi nasional, asalkan hanya pada tanah rusak dan tidak menggantikan ekosistem hutan tropis.

Ahok juga mendorong reformasi besar dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan.

Negara perlu memiliki saham langsung atas hasil produksi tambang, bukan sekadar mengandalkan pembayaran royalti.

Dengan mekanisme yang lebih adil, pendapatan negara bisa dimanfaatkan untuk melunasi utang publik sekaligus melakukan pemulihan lingkungan melalui program reboisasi masif.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga