[GEGER] Gerindra Desak Status Bencana Nasional untuk Gempa Lombok 2018, Kini Diam Saat Banjir Sumatera Tewaskan Lebih Seribu Jiwa

Repelita Jakarta - Partai Gerindra kembali mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional atas kejadian gempa bumi di Lombok yang terjadi pada 2018 lalu.

Desakan tersebut disampaikan karena dampak kerusakan sangat luas dan korban jiwa mencapai ratusan orang.

Pada saat itu, jumlah korban meninggal dunia akibat rangkaian gempa Lombok tercatat sebanyak 548 jiwa.

Kerugian materiil diperkirakan mencapai triliunan rupiah dengan puluhan ribu rumah serta fasilitas umum rusak berat.

Partai Gerindra menilai penetapan status bencana nasional diperlukan agar penanganan pasca-bencana dapat dilakukan secara lebih intensif dan terkoordinasi.

Tujuannya adalah mempercepat pemulihan bagi wilayah-wilayah yang terdampak parah.

Desakan serupa kini muncul kembali dari berbagai pihak terkait banjir bandang serta tanah longsor di Sumatera pada akhir 2025.

Bencana tersebut telah menelan korban jiwa lebih dari seribu orang berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 16 Desember 2025.

Jumlah korban meninggal dunia mencapai sekitar 1.053 jiwa dengan ratusan lainnya masih hilang.

Kerusakan infrastruktur serta fasilitas umum juga sangat masif di tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Namun, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa situasi di Sumatera sudah terkendali sehingga tidak perlu ditetapkan sebagai bencana nasional.

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya secara maksimal meskipun hanya melibatkan tiga dari 38 provinsi di Indonesia.

Prabowo menegaskan bahwa penanganan telah dilakukan dengan kekuatan nasional tanpa perlu status khusus tersebut.

Perbandingan antara desakan Partai Gerindra pada 2018 dengan sikap pemerintah saat ini menjadi sorotan publik.

Pada kasus Lombok dengan korban sekitar 548 jiwa, partai tersebut aktif mendorong status bencana nasional.

Sementara untuk banjir Sumatera dengan korban jauh lebih banyak, pemerintah memilih untuk tidak menetapkan status serupa.

Situasi ini memicu diskusi mengenai konsistensi kebijakan penanganan bencana di tingkat nasional.

Penanganan banjir Sumatera tetap menjadi prioritas dengan mobilisasi sumber daya dari berbagai kementerian serta lembaga.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga