Curhat gubernur Aceh soal warga kena pungli saat lewati jembatan

 

Repelita Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap praktik pungutan liar yang menimpa warga saat melintasi jembatan sementara pasca terjadinya banjir bandang dan longsor.

Jembatan darurat tersebut dibangun secara swadaya oleh masyarakat setempat menggunakan material sederhana seperti kayu gelondongan atau rakit untuk menyambung akses antarkampung yang terputus karena kerusakan infrastruktur.

Setiap kali menyeberang, warga dikenai biaya Rp10.000, sehingga bagi mereka yang harus melintas berkali-kali dalam satu hari, pengeluaran bisa membengkak hingga puluhan ribu rupiah di tengah kondisi ekonomi yang sudah terpuruk akibat bencana.

Muzakir Manaf menjelaskan bahwa fenomena ini banyak ditemukan di Kabupaten Aceh Singkil dan Aceh Tenggara, serta sudah terjadi bahkan sebelum bencana melanda, dan bukan pada jembatan Bailey yang didirikan oleh prajurit TNI AD.

Ia mengharapkan intervensi cepat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta TNI untuk membangun kembali jembatan permanen di wilayah-wilayah terisolasi tersebut.

Pernyataan itu disampaikan saat mengikuti rapat koordinasi penanganan dan pemulihan pascabencana yang diselenggarakan DPR RI pada 30 Desember 2025.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa merespons dengan merekomendasikan pendataan menyeluruh terhadap pelaku pungli agar proses penindakan dapat dilakukan secara tepat.

Muzakir juga menyayangkan ketidakhadiran bupati dari dua kabupaten tersebut dalam rapat koordinasi penting itu.

Dalam forum sama, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mengharapkan arahan resmi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raja Juli Antoni mengenai nasib ribuan batang kayu gelondongan yang hanyut terbawa banjir.

Sebagian besar kayu sudah berhasil dibersihkan dari tepi sungai serta area Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, namun pemanfaatannya memerlukan landasan hukum yang kuat.

Armia Pahmi menegaskan perlunya fatwa tersebut agar kayu dapat diolah menjadi material bangunan untuk membantu masyarakat tanpa menimbulkan potensi masalah dengan aparat penegak hukum.

Para kepala daerah Aceh juga menyuarakan permohonan agar transfer ke daerah pada 2026 tidak mengalami pengurangan meskipun terjadi bencana besar.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan untuk mengajukan usulan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto agar pemotongan anggaran bagi Aceh dibatalkan dan dialokasikan dana tambahan pemulihan.

Aceh menjadi prioritas utama karena mengalami dampak kerusakan paling berat dari rangkaian banjir dan longsor pada akhir 2025.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga