Cak Imin Ancam Suruh Bahlil Tobat, Golkar Ngamuk: Lo Bukan Presiden, Urus Korban Bencana Dulu Dong!

Repelita Jakarta - Ucapan dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin, menyerukan agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan taubat secara tulus, justru memicu reaksi tajam dari pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang merasa pernyataan itu tidak pada tempatnya.

Pernyataan Cak Imin tersebut dianggap sebagai intervensi yang tidak beralasan, terutama saat lembaga Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat seharusnya lebih mengutamakan penanganan darurat bagi korban bencana alam di wilayah Sumatera yang masih membutuhkan perhatian mendesak.

Ahmad Doli Kurnia, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum di DPP Partai Golkar, menyatakan keheranannya atas niat tersembunyi di balik komentar Cak Imin, mengingat evaluasi atau tuntutan perubahan sikap pribadi terhadap pejabat eselon satu seharusnya menjadi wewenang eksklusif dari kepala pemerintahan.

Yang berwenang untuk menilai, memberikan teguran, atau bahkan menyarankan refleksi spiritual kepada para menteri adalah Presiden Prabowo Subianto, karena ia yang memegang kendali penuh atas penilaian kinerja seluruh anggota kabinet dalam struktur pemerintahan yang baru.

Cak Imin, dengan posisinya sebagai menteri koordinator, tidak memiliki otoritas untuk menyampaikan pesan semacam itu, sehingga ucapannya terkesan sebagai langkah yang melebihi batas wewenang yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan norma birokrasi nasional.

Doli menekankan bahwa pernyataan seperti itu bukan hanya berlebihan, tapi juga mengabaikan prioritas utama pemerintah saat ini, yaitu mempercepat proses pemulihan infrastruktur dan kesejahteraan bagi masyarakat Sumatera yang terdampak gempa dan banjir belakangan ini.

Dalam pernyataan yang disampaikan di kawasan Kompleks Parlemen Senayan pada hari Rabu, 3 Desember 2025, Doli menegaskan, Yang bisa mengevaluasi, menyuruh tobat atau tidak itu ya presiden. Cak Imin itu sebagai apa? Kan dia bukan Presiden, cuma Menko.

Ia juga menyoroti bahwa hak prerogatif Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja para pembantunya di Kabinet Merah Putih tidak boleh diganggu gugat oleh pihak mana pun, termasuk rekan sesama menteri yang seharusnya saling mendukung dalam menjalankan mandat rakyat.

Langkah Cak Imin ini dinilai sebagai upaya yang tidak tepat sasaran, karena alih-alih berkontribusi pada solidaritas kabinet, justru menciptakan gesekan internal yang bisa melemahkan fokus kolektif pemerintahan terhadap isu-isu krusial seperti transisi energi dan pengelolaan sumber daya alam.

Doli, sebagai anggota DPR dari Fraksi Golkar, kembali menegaskan, Jadi yang berhak menegur, memberikan peringatan dan menyuruh tobat atau tidak kepada menteri-menterinya itu adalah presiden. Cak imin ini sudah melampaui kewenangannya.

Selain itu, Doli mempertanyakan kontribusi konkret dari Cak Imin terkait penanganan bencana di Sumatera, di mana lembaga koordinator seharusnya memimpin koordinasi antar kementerian untuk memastikan bantuan cepat dan efektif sampai ke tangan korban.

Apa langkah nyata yang telah diambil oleh Kemenko PM dalam mendukung evakuasi, rekonstruksi, atau distribusi logistik darurat, karena tanpa aksi konkret, pernyataan moral semacam itu hanya terlihat sebagai pengalihan isu dari tanggung jawab substantif.

Doli menambahkan, Sekarang kita mau tanya, dia buat apa dalam langkah bencana itu? Apa yang sudah dia buat?

Konflik verbal ini menunjukkan dinamika politik yang mulai memanas di kalangan elite kabinet, di mana perbedaan pandangan tentang etika birokrasi dan prioritas nasional bisa berpotensi memengaruhi harmoni kerja sama antar partai pendukung pemerintahan Prabowo.

Partai Golkar, sebagai salah satu pilar utama koalisi, menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas kabinet sambil tetap kritis terhadap upaya yang dianggap tidak sesuai dengan etika pelayanan publik.

Situasi ini juga menjadi pengingat bagi seluruh pejabat tinggi bahwa batas wewenang harus dihormati, agar pemerintahan dapat berfokus pada pencapaian target nasional tanpa terganggu oleh perdebatan pribadi atau sektoral.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga