Bobby Nasution Klaim Penanganan Banjir Sumut Sudah Setara Bencana Nasional Meski Tanpa Status Resmi

 

Repelita Medan - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons tekanan publik yang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status bencana nasional atas banjir dan longsor di wilayahnya.

Bobby menekankan bahwa sejak awal kejadian pemerintah pusat telah memberikan dukungan sangat signifikan kepada daerah terdampak.

Salah satu contoh nyata adalah penyediaan helikopter yang memungkinkan akses ke lokasi-lokasi terisolasi.

Pernyataan itu disampaikan Bobby saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jalan Imam Bonjol Kota Medan pada Senin, 15 Desember 2025.

Ia menyebut bahwa Sumatera Utara tidak memiliki helikopter sendiri sehingga keberadaan armada dari TNI Angkatan Udara menjadi krusial untuk membuka jalur evakuasi dan distribusi bantuan.

Selain itu pemerintah pusat juga mengirimkan jembatan bailey yang stoknya terbatas di provinsi tersebut.

Bobby menambahkan bahwa dukungan logistik serta pasokan bahan bakar minyak dari pusat telah sangat meringankan beban penanganan di lapangan.

Mengenai pembangunan infrastruktur pascabencana ia mencontohkan pembangunan jembatan di Tapanuli Utara yang tetap menggunakan konstruksi sementara meskipun dengan skema biasa.

Menurut Bobby status bencana nasional tidak serta-merta mengubah jenis jembatan menjadi permanen karena tetap memanfaatkan jembatan bailey yang rentan terhadap hujan deras.

Ia menggambarkan realitas di lapangan di mana jembatan sementara tersebut bisa hilang kembali jika curah hujan ekstrem terjadi lagi.

Meski demikian status bencana nasional mungkin mempercepat proses kerja dan menambah jumlah personel yang dikerahkan.

Bobby juga menyampaikan bahwa alat berat tambahan dari pemerintah pusat telah membantu membuka akses di wilayah Tapanuli Tengah yang sempat terputus.

Secara keseluruhan ia menilai bantuan yang diberikan pusat sudah setara dengan penanganan bencana nasional meskipun status resminya masih pada tingkat provinsi.

Sementara itu sebanyak 113 organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hukum riset dan lingkungan hidup mendesak Presiden Prabowo untuk segera menetapkan banjir di Aceh Sumatera Utara serta Sumatera Barat sebagai bencana nasional.

Mereka menyampaikan somasi tertulis yang menyatakan keprihatinan atas dampak ekologis banjir dan longsor yang melanda ketiga provinsi tersebut.

Pernyataan koalisi tersebut dikutip dari situs resmi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia pada Rabu 10 Desember 2025.

Hingga kini pemerintah pusat masih mempertahankan klasifikasi bencana tersebut sebagai tanggung jawab daerah.

Padahal kejadian tersebut telah menimbulkan korban jiwa luka-luka hilang kerusakan infrastruktur serta dampak sosial ekonomi dan lingkungan yang luas.

Koalisi juga meminta pemerintah menangani korban dengan cepat dan tepat agar hak-hak mereka segera terpenuhi.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga