Bivitri Susanti Bongkar: Kunjungan Prabowo ke Sumatera Hanya Pencitraan, Ribuan Korban Dibiarkan Menderita

Bivitri Susanti: Demokrasi Bisa Terbunuh Secara Demokratis - TIMES Indonesia

Repelita Jakarta - Pengajar hukum tata negara di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menyindir pendekatan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani musibah alam yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat sejak akhir November 2025, dengan menyebut berbagai langkah dan kebijakan kepala negara itu cenderung bersifat seremonial belaka tanpa substansi mendalam.

Bivitri menyoroti bahwa tiga kali peninjauan langsung Prabowo ke wilayah rawan bencana tersebut gagal menghasilkan arahan konkret dari pemimpin negara untuk segera meredakan derita masyarakat yang terdampak, di mana sebagian kunjungan justru terlihat sebagai upaya membangun citra semata di mata masyarakat luas.

Pada peninjauan awal tanggal 1 Desember 2025, misalnya, Prabowo lebih banyak berbicara soal upaya pemberantasan praktik korupsi di depan para penyintas, padahal isu utama yang dihadapi adalah penanganan darurat akibat genangan air dan longsor, bahkan saat itu presiden menyatakan situasi banjir sudah kondusif meski kenyataan di lapangan masih kacau balau.

Demikian pula saat peninjauan kedua pada 7 Desember 2025, menurut Bivitri, Prabowo tetap memamerkan aksi-aksi yang bersifat atraktif untuk menggaet simpati publik, seperti mencoba hidangan sederhana yang disediakan bagi para pengungsi, yang pada akhirnya menjadikan kunjungan itu lebih mirip pertunjukan daripada aksi penyelamatan yang nyata.

Karena dia ke sana tuh ngomong-ngomong saja. Lalu makan ikan tongkol. Jadi performatif lagi jadinya, kan, ungkap Bivitri saat berbincang di wilayah Jakarta Pusat pada Jumat, 12 Desember 2025.

Bivitri juga merasa heran dengan pesan Prabowo yang menasihati penduduk agar lebih bijak dalam menjaga ekosistem dan menghindari pembakaran hutan secara sembarangan, pernyataan yang disampaikan selama peninjauan ke Aceh pada Jumat, 12 Desember 2025, padahal fokus utama seharusnya adalah pemulihan mendesak pasca-musibah.

Sebagai pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Bivitri kemudian menguraikan prosedur ideal yang perlu diambil Prabowo jika sungguh-sungguh berkomitmen mengatasi tragedi di Sumatera, di antaranya segera mengklasifikasikan kejadian ini sebagai musibah berskala nasional untuk memicu respons terintegrasi dari seluruh lapisan pemerintahan.

Menurutnya, label musibah nasional bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan mekanisme krusial yang menjadikan penanganan sebagai agenda utama bagi otoritas pusat, sekaligus menjamin kejelasan rantai komando bagi seluruh pelaku di tingkat daerah yang bertugas mendistribusikan pertolongan kepada korban.

Komando itu maksudnya benar-benar kalau ada penyaluran bantuan di daerah mana. Penyeberangannya bagaimana. Jadi dia yang punya wewenang itu. Ini kan lintas daerah, maka harus pusat yang ambil alih. Tidak ada cara lain, tegas Bivitri.

Tanpa adanya pusat kendali yang terpusat, lanjutnya, proses pengiriman bantuan cenderung mandek dan kurang optimal, di mana Bivitri sendiri menerima kabar bahwa sejumlah kiriman logistik justru terhambat di fasilitas bandara karena ketidakjelasan mekanisme penyalurannya ke lokasi terpencil.

Presiden Prabowo melakukan peninjauan ketiga ke area terdampak banjir di Sumatera pada Jumat, 12 Desember 2025, dengan mendarat di Bandara Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, menggunakan pesawat kepresidenan Garuda Indonesia-1, setelah kunjungan sebelumnya pada 7 Desember dan 1 Desember 2025.

Selama peninjauan tanggal 7 Desember 2025, Prabowo mengadakan pertemuan khusus dengan jajaran menteri dan instansi terkait, di mana ia menekankan bahwa perlindungan warga harus didahulukan di atas segalanya, serta menjamin bahwa kebutuhan dasar seperti makanan dan obat-obatan tiba tepat waktu ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

Jangan sampai ada yang dibutuhkan rakyat tidak sampai. Obat-obatan harus segera, prioritas, demikian pernyataan Prabowo dalam rapat terbatas yang digelar di Aceh.

Korban jiwa akibat banjir di Sumatera kini mendekati angka seribu jiwa, berdasarkan data geoportal Badan Nasional Penanggulangan Bencana per Kamis, 11 Desember 2025, yang mencatat 990 orang meninggal dunia, dengan distribusi tertinggi di Aceh sebanyak 407 jiwa, diikuti Sumatera Barat 240 jiwa, dan Sumatera Utara 343 jiwa.(*)