Bahlil Cuma Bisa ABS Bohong ke Prabowo Soal Listrik Aceh, Pengamat: Mundur atau Dicopot!

 Repelita Jakarta - Permintaan maaf dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengenai kegagalan pemulihan pasokan listrik di Aceh pascabencana dinilai tidak mampu meredam rasa kecewa yang meluas di kalangan masyarakat.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai langkah permintaan maaf tersebut terlalu minim untuk mengatasi dampak buruk dari ketidakakuratan informasi yang disampaikan Bahlil.

Menurut Jamiluddin, tindakan Bahlil yang memberikan laporan salah kepada Presiden Prabowo Subianto serta warga Aceh terkait keberhasilan restorasi kelistrikan menjadi kesalahan yang sangat serius dan tidak bisa dianggap remeh.

Ia mencontohkan insiden pada 7 Desember 2025, saat Presiden Prabowo menanyakan kemajuan penanganan listrik di Aceh, dan Bahlil secara yakin mengklaim bahwa 93 persen area akan kembali berlistrik pada malam hari.

Kenyataan di lapangan justru menunjukkan bahwa hingga kini, persentase tersebut belum tercapai sepenuhnya, yang menurut Jamiluddin mencerminkan kelalaian fatal dalam verifikasi data.

Dalam pernyataannya pada Kamis, 11 Desember 2025, Jamiluddin menyatakan bahwa pola pelaporan Bahlil mencerminkan budaya Asal Bapak Senang yang merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Sikap tersebut, lanjutnya, menandakan kegagalan Bahlil dalam mempertahankan standar integritas dan keandalan yang wajib dimiliki seorang pejabat tinggi negara.

Jamiluddin menegaskan bahwa secara etika, Bahlil sudah tidak pantas lagi menduduki posisi Menteri ESDM karena telah merusak moralitas pelayanan publik.

Bahlil yang berani berbohong kepada presiden dan masyarakat secara moral sudah tak layak menjadi menteri. Karena itu, secara moral seharusnya Bahlil mundur sebagai menteri ESDM.

Pengamat ini juga menambahkan bahwa di banyak negara dengan budaya pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip etis, pejabat yang terlibat skandal serupa biasanya memilih mundur sukarela.

Jika Bahlil enggan mengambil inisiatif pengunduran diri, Jamiluddin mendesak Presiden Prabowo untuk melakukan perombakan kabinet dengan mencopotnya dari jabatan strategis tersebut.

Menurutnya, keberadaan menteri seperti Bahlil yang dinilai kehilangan integritas akan terus menggerus kredibilitas pemerintahan di mata rakyat Indonesia yang mengharapkan transparansi penuh.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga