Anies Desak Bencana Nasional untuk Sumatera, Prabowo Tekankan Negara Hadir Penuh dan Mohon Maaf atas Keterlambatan

Repelita Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan calon presiden, Anies Baswedan, mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat sebagai bencana nasional.

Bencana yang telah berlangsung hampir dua pekan sejak akhir November 2025 itu telah menyebabkan korban jiwa, luka berat, serta kerusakan infrastruktur yang sangat luas di ketiga provinsi tersebut.

Setelah mengunjungi langsung lokasi terdampak di Aceh Tamiang, Langkat, dan Padang, Anies menilai skala kerusakan serta penderitaan masyarakat jauh melampaui kemampuan penanganan daerah sendiri.

Dalam video yang diunggah pada akun Instagram pribadinya pada Sabtu 13 Desember 2025, Anies menyatakan bahwa saat ini diperlukan keberanian untuk mengakui kondisi tersebut sebagai bencana berskala nasional.

Menurut saya kita sudah harus bisa mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian mengakui bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara.

Anies mengungkapkan rasa prihatin mendalam setelah menyaksikan langsung penderitaan para ibu yang kehilangan tempat tinggal, anak-anak yang terhambat sekolah, serta petani yang lahannya tertimbun material longsor.

Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat akan memiliki kewenangan lebih luas untuk mengerahkan anggaran besar, personel tambahan, alat berat, serta program pemulihan jangka panjang tanpa terhambat prosedur biasa.

Penetapan status tersebut juga akan mempercepat aliran logistik seperti makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, layanan kesehatan, dukungan psikososial, serta pembukaan akses jalan yang putus melalui mobilisasi masif TNI dan instansi terkait.

Program perbaikan rumah warga, fasilitas pendidikan, infrastruktur jalan, serta bantuan modal usaha kecil akan lebih kuat karena didanai langsung dari anggaran negara, bukan hanya mengandalkan kemampuan APBD yang terbatas.

Anies menegaskan bahwa keputusan penetapan status ini masih belum terlambat karena fase tanggap darurat terus berlangsung dan proses pemulihan pascabencana akan memakan waktu panjang.

Bagi para korban status bencana nasional jadi pesan bahwa negara benar-benar melihat dan menganggap ini sebagai urusan bersama bukan sekedar urusan daerah.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menyatakan komitmen penuh pemerintah pusat dalam mempercepat pengiriman bantuan serta pemulihan wilayah terdampak di Sumatera.

Pemerintah telah menyiapkan rencana penanganan khusus, termasuk perbaikan jembatan rusak, jalan longsor, serta pemulihan jaringan listrik di daerah-daerah yang terisolasi.

Presiden juga memohon maaf atas keterbatasan penyelesaian secara instan, namun menegaskan bahwa seluruh aparatur negara akan terus bekerja keras tanpa henti.

Negara hadir sepenuhnya untuk mendampingi dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait bergerak bersama untuk mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno juga menyampaikan bahwa Presiden telah menginstruksikan penanganan situasi ini sebagai prioritas nasional dengan menyediakan dana siap pakai serta logistik secara total.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok