Amien Rais: Kepemimpinan Prabowo Tak Berbeda dengan Jokowi, Mirip 11-12

Repelita Jakarta - Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, menyampaikan pandangan tajam bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan pendahulunya, Presiden Joko Widodo.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui saluran YouTube resmi miliknya pada 29 Desember 2025.

Ia membahas berbagai aspek kinerja pemerintahan saat ini, mulai dari respons terhadap musibah alam, komunikasi dengan masyarakat, hingga perkembangan situasi hak asasi manusia di tanah air.

“Nah, bagaimana masa depan bangsa dan negara kita? Saya sama sekali tidak tahu. Tetapi makin jelas bagi saya, ternyata Jokowi garis mirip Prabowo adalah 11/12,” gamblangnya.

Pandangan ini dikaitkan dengan pengalaman historis menjelang runtuhnya rezim Presiden Soeharto tahun 1998, di mana krisis multidimensi melanda masyarakat luas.

Kondisi serupa dinilai mulai terlihat kembali, khususnya setelah mengamati langkah-langkah Prabowo sejak resmi menjabat pada 20 Oktober 2024 bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Salah satu contoh yang dikemukakan adalah cara pemerintah menangani banjir besar di tiga provinsi Sumatera yang terjadi akhir November lalu.

Respons yang diberikan dianggap kurang mendalam dan cenderung bersifat seremonial belaka, sehingga mempercepat hilangnya kepercayaan rakyat terhadap otoritas negara.

Komunikasi publik dari Presiden Prabowo sejak awal periode kepemimpinannya juga menjadi sorotan utama.

Ketiadaan pendekatan yang penuh empati dan keterbukaan dinilai berdampak negatif pada citra pemerintahan serta dukungan dari masyarakat.

Beberapa kalangan akademisi dan analis politik turut menyuarakan kekhawatiran serupa mengenai cara Prabowo menghadapi masukan kritis dari publik.

Kekhawatiran lain yang diungkapkan adalah kemunduran kondisi hak asasi manusia selama masa jabatan Prabowo.

Referensi dibuat terhadap laporan organisasi HAM global yang mencatat penurunan nyata dalam perlindungan kebebasan berpendapat dan berkumpul.

Data mengenai penahanan skala besar serta tindakan kekerasan terhadap peserta unjuk rasa sepanjang tahun 2025, terutama terkait revisi undang-undang militer dan aspirasi kesejahteraan pekerja, dijadikan bukti atas kemerosotan demokrasi.

Mayoritas peserta aksi protes berasal dari lapisan masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan ekonomi.

Situasi ini mencerminkan ketidakmampuan negara dalam mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan bagi angkatan muda.

Dalam konteks musibah banjir di Sumatera, penurunan popularitas pasangan Prabowo-Gibran dinilai semakin tajam.

Kritik yang marak di platform daring mencakup kecurigaan bahwa pemerintah sengaja menghindari penetapan status bencana nasional untuk mencegah intervensi pihak luar yang dapat membuka penyelidikan atas kerusakan lingkungan.

Eksploitasi berlebihan terhadap kekayaan alam, terutama penebangan hutan secara masif dan aktivitas pertambangan, diidentifikasi sebagai akar utama dari bencana ekologi tersebut.

Praktik ini dinilai mendapat fasilitasi luas selama era Joko Widodo melalui kebijakan yang menguntungkan konglomerat besar dalam pengelolaan hutan dan tambang nasional.

Pada akhirnya, Amien Rais menegaskan bahwa pola kepemimpinan serta arah kebijakan yang dijalankan Prabowo tidak memiliki jarak yang berarti dengan pendahulunya.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga