Usut Tuntas Bandara Ilegal di Morowali yang Beroperasi Sejak Era Jokowi

Repelita Morowali - Ahli strategi dan pertahanan dari lembaga Indonesia Strategic and Defense Studies, Edna Caroline, membongkar realitas mencolok bahwa fasilitas penerbangan di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park telah berjalan tanpa pengawasan lembaga negara sejak masa kepemimpinan mantan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019.

Ia mengaitkan fenomena ini dengan pola kebocoran kekayaan alam di sektor pertambangan yang telah menjadi perbincangan sejak kampanye Pilpres 2014, di mana isu tambang tidak berizin sering disebut sebagai celah besar yang merugikan negara.

Edna Caroline menyatakan pandangannya melalui saluran Forum Keadilan TV pada Senin, 24 November 2025, menekankan bahwa penemuan ini melanjutkan sorotan lama terhadap pengelolaan sumber daya yang rentan dieksploitasi.

Belakangan, perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Tentara Nasional Indonesia untuk melatih pasukan di zona-zona berdekatan dengan aktivitas tambang tidak berizin, termasuk Bangka Belitung dan Morowali, justru mengungkap kejanggalan di kawasan industri seluas empat ribu hektare tersebut.

Edna Caroline menggambarkan situasi di Morowali sebagai wilayah yang sangat tertutup, di mana bandara memfasilitasi arus orang dan muatan tanpa deteksi, bahkan petugas pengamanan negara pun kesulitan memasuki area itu.

Menurutnya, konfirmasi dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selama inspeksi latihan TNI menegaskan absennya layanan bea cukai serta pengendalian imigrasi di bandara milik PT IMIP.

Edna Caroline menyampaikan bahwa pernyataan Menteri Pertahanan menolak keras adanya entitas otonom di dalam wilayah kedaulatan nasional, yang menandakan urgensi pengawasan ketat atas aset strategis.

Latihan Komando Gabungan TNI dengan skenario penguasaan basis udara di Morowali menjadi latar belakang temuan tersebut, tetapi pesan inti dari Menteri Pertahanan lebih menonjol sebagai isyarat kebijakan tegas.

Ia menilai ucapan dari posisi menteri pertahanan sebagai komitmen nyata untuk memperkuat kedaulatan, dengan menjaga harta karun tambang demi kemakmuran seluruh rakyat dan memastikan transparansi alur barang keluar masuk.

Edna Caroline menonjolkan bahwa operasional bandara PT IMIP telah berlangsung bertahun-tahun sejak peresmian oleh Jokowi pada 2019, tanpa kehadiran pejabat negara yang seharusnya bertanggung jawab.

Ia menuntut penjelasan atas ketidakhadiran pengawas selama periode panjang itu, yang menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas regulasi di kawasan vital.

Edna Caroline mengajak warga negara untuk memantau perkembangan setelah Menteri Pertahanan menyatakan akan menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Harapannya mencakup penempatan minimal petugas bea cukai dan imigrasi di lokasi itu, ditambah pengelolaan navigasi udara untuk menjamin aspek keselamatan serta kepatuhan aturan penerbangan.

Ia juga menyoroti kebutuhan klarifikasi identitas pemberi persetujuan awal bagi bandara tersebut, yang berpotensi mengungkap lapisan pelanggaran yang terakumulasi tanpa penanganan negara.

Edna Caroline menutup dengan catatan bahwa kejadian dimulai sejak 2019, meskipun fondasi PT IMIP telah ada sejak 2010 dan berkembang pesat di bawah era Jokowi.

Editor: 91224 R-ID Elok