Tempat Keluar Masuk Barang dan TKA, Mengapa Bandara Khusus IMIP Morowali Dibiarkan?

Repelita Morowali - Kontroversi mengenai keberadaan bandara pribadi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park yang berfungsi tanpa pengawasan ketat dari pemerintah pusat semakin memanas setelah tokoh Nahdlatul Ulama Islah Bahrawi turut menyuarakan pandangannya di media sosial.

Fasilitas udara tersebut diduga menjadi pintu gerbang utama bagi arus keluar masuk material logistik serta pekerja asing di area pertambangan nikel yang membentang ribuan hektare, menimbulkan kekhawatiran atas potensi kebocoran sumber daya alam.

Islah menyoroti bahwa meskipun dikategorikan sebagai bandara swasta, operasionalnya justru menimbulkan tanda tanya karena tidak melibatkan lembaga negara seperti bea cukai atau imigrasi, yang seharusnya memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional.

Pada 26 November 2025, melalui akun X-nya, Islah menulis bahwa Bandara yang berlabel Private Airport di Morowali ini tempat keluar masuk barang dan TKA di sebuah kawasan industri tambang seluas ribuan hektar.

Ia lantas mengaitkan fasilitas itu dengan masa pemerintahan sebelumnya, di mana bandara tersebut secara resmi dibuka oleh mantan kepala negara, meski statusnya sebagai aset pribadi.

Meski berlabel Bandara pribadi, anehnya justeru diresmikan oleh Jokowi, tambahnya dalam postingan yang sama.

Lebih lanjut, Islah menekankan absennya elemen pengamanan resmi, yang membuat situasi terasa seperti entitas otonom di dalam wilayah kedaulatan, sebagaimana pernah diungkapkan oleh pejabat pertahanan.

Konon tanpa keamanan, Bea Cukai dan Imigrasi Indonesia. Serasa republik dalam republik, kata Menhan, ungkap Islah merujuk pada pernyataan terkait.

Pada tahun 2024, landasan pacu bandara itu bahkan mengalami perluasan yang didanai oleh entitas bisnis asal China, memperkuat dugaan keterlibatan modal asing dalam pengembangan infrastruktur sensitif.

Pada tahun 2024 landasannya diperpanjang, dibiayai oleh Zhensi Holding Group, perusahaan besar asal Tongxiang, China, tulis Islah dalam unggahannya.

Islah juga menyiratkan bahwa fenomena ini mencerminkan pendekatan kebijakan lama yang cenderung permisif terhadap investasi asing, dengan nada satir mengkritik prinsip yang dianggap terlalu longgar.

Inilah produk dari sebuah prinsip lawas, Dis kantre nat onle tok de tok, bat onle for obral wok de wok, kuncinya.

Sebelumnya, isu serupa telah diangkat oleh peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies bernama Edna Caroline, yang menilai bandara tersebut sebagai manifestasi dari masalah kebocoran sektor pertambangan yang sudah menjadi sorotan sejak kampanye pemilu 2014.

Edna mengaitkan temuan itu dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melatih pasukan di zona rawan tambang liar seperti Bangka Belitung dan Morowali, di mana skala kawasan industri mencapai 4.000 hektare dengan bandara yang beroperasi tertutup.

Kalau kita merujuk lagi 2014, Pak Prabowo waktu kampanye sudah ngomong bocor, bocor, bocor. Nah, salah satu yang dinilai banyak kebocoran itu tambang ilegal, ujar Edna dalam Channel Youtube Forum Keadilan TV pada 25 November 2025.

Menurutnya, absennya aparat negara di bandara memungkinkan pergerakan bebas tanpa pemeriksaan, yang berpotensi merugikan kepentingan nasional termasuk keselamatan penerbangan.

Yang berarti orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Infonya aparat keamanan saja tuh nggak bisa masuk, ungkapnya.

Edna merujuk pada kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang menegaskan larangan adanya wilayah eksklusif di dalam negeri serta kebutuhan pengawasan ketat terhadap aset tambang untuk kesejahteraan rakyat.

Ini yang disampaikan Menhan Pak Sjafrie. Di situ tidak ada bea cukai dan imigrasi. Dan beliau bilang, nggak boleh ada negara di dalam negara, kata Edna menirukan pernyataan Menhan.

Latihan gabungan TNI di lokasi itu difokuskan pada skenario pengamanan pangkalan udara, tetapi Edna menekankan urgensi laporan Menhan kepada presiden untuk tindak lanjut konkret.

Untuk jabatan menteri itu pernyataan yang teramat jelas. Beliau juga ngomong bahwa kita harus berdaulat, ini harta kita, kita harus menjaganya. Tambang ini harus untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kita harus tahu barang yang keluar masuk, terangnya.

Fakta bahwa bandara telah aktif sejak peresmian pada 2019 menurut Edna menunjukkan kelalaian panjang yang perlu diusut, termasuk identitas penerbit izin awal.

Artinya sudah berlangsung cukup lama dan selama itu tidak ada aparatur negara di situ. Itu yang kita pertanyakan, tegasnya.

Ia mengajak masyarakat untuk memantau langkah selanjutnya, termasuk penempatan petugas bea cukai, imigrasi, dan otoritas penerbangan guna memastikan regulasi terpenuhi.

Kita lihat tindakannya seperti apa. Harapannya harus ada orang bea cukai yang ditaruh di situ, harus ada orang imigrasi juga. Minimal itu. Belum lagi airnav. Ini kan urusan safety juga. Masa pesawat mondar-mandir di situ kita nggak tahu? Ini soal regulasi udara juga, tandasnya.

Sorotan ini membuka peluang penelusuran mendalam terhadap pelanggaran potensial yang berlangsung bertahun-tahun, dengan IMIP yang berdiri sejak 2010 namun berkembang pesat di periode sebelumnya.

Itu terjadi sejak 2019. IMIP-nya sendiri ada sejak 2010, tapi memang kemudian dikembangkan zaman Jokowi, kuncinya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok