Rocky Gerung ke Jokowi: Negara dalam Negara di Morowali Itu Restu Siapa Lagi Kalau Bukan Kamu?

Repelita Jakarta - Pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyamakan operasional bandara di kawasan industri Morowali sebagai entitas otonom di dalam wilayah kedaulatan nasional memicu respons kritis dari pengamat politik Rocky Gerung, yang mempertanyakan identitas pemimpin di balik anomali tersebut.

Temuan Sjafrie didasarkan pada inspeksi langsung di lokasi, di mana terungkap ketiadaan lembaga pengawas negara seperti bea cukai dan imigrasi, yang seharusnya menjamin pengendalian arus barang dan orang lintas batas.

Pada 26 November 2025, melalui saluran YouTube resminya, Rocky menilai pernyataan Sjafrie sebagai argumen berkualitas tinggi yang memerlukan penelusuran mendalam.

Itu betul-betul suatu kualitas argumen. Kualitas statemen yang akan berakibat pemeriksaan lebuh lanjut, kalau begitu siapa kepala negaranya? ungkap Rocky Gerung.

Menurutnya, logika dasar menuntut identifikasi pemimpin yang memungkinkan keberadaan struktur paralel semacam itu, sehingga muncul pertanyaan lanjutan mengenai otorisasi awal.

Siapa kepala negara yang mengizinkan ada negara dalam negara? Siapa kepala negara dari negara yang ada dalam negara itu. Logikanya kan begitu, ucapnya.

Jika ditelusuri lebih jauh, dugaan mengarah pada pemimpin negara sebelum masa jabatan Presiden Prabowo Subianto, karena isu ini baru terbongkar di era kepemimpinan saat ini.

Orang mulai menduga, mengapa kepala negara, tentu sebelum Prabowo menginginkan adanya negara dalam negara. Siapa kepala negara? Orang tahu, siapa yang berkuasa sepuluh tahun ketika proyek itu mulai diajukan. Lalu ekskalasi eksplorasinya makin panjang, ekspolitasi, produksi, akhirnya dibutuhkan bandara, jelasnya.

Rocky menyoroti bahwa perkembangan proyek industri di Morowali merupakan akumulasi panjang yang kini menjadi pusat perhatian publik terkait alokasi keuntungan dari aktivitas tersebut.

Jadi akumulasi dari industri itulah yang hari ini jadi pertanyaan publik. Keuntungan akumulasi di situ ke mana itu? tambahnya.

Ia menduga adanya kerjasama tidak transparan di balik fasilitas bandara yang beroperasi tanpa pengawasan resmi atau izin lengkap.

Kalau di situ ada bandara, artinya ada kongkalikong. Bandara itu tidak punya izin, atau tidak ada pengawasan resmi, imbuhnya.

Fakta bahwa bandara tersebut secara resmi dibuka pada masa pemerintahan mantan presiden ke-7 menambah lapisan misteri mengenai proses peresmiannya.

Tapi kalau orang ingat, sangat mungkin bandara itu tidak ada izin tapi yang meresmikan adalah kepala negara itu, terangnya.

Rocky menekankan bahwa keberadaan fasilitas semacam itu mencerminkan persetujuan dari pemangku kekuasaan sebelum transisi kepemimpinan ke Prabowo.

Negara dalam negara itu adalah restu kepala negara yang memerintah Indonesia tahun sebelumnya. Sebelum Prabowo jadi presiden, pungkasnya.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga