TB Hasanuddin Minta Prabowo Berhati-hati dalam Kerja Sama Keamanan RI-Australia

 

Repelita Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menekankan pentingnya pemerintah tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif dalam menjalin berbagai bentuk kerja sama internasional.

Mantan perwira tinggi TNI ini menyatakan bahwa hubungan kerja sama di bidang pertahanan dengan negara lain merupakan hal yang lumrah dalam hubungan bilateral.

Namun demikian dia mengingatkan bahwa pelaksanaan kerja sama tersebut harus dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi disertai dengan transparansi penuh.

Kepentingan nasional Indonesia harus selalu menjadi pertimbangan utama dan tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pihak manapun.

Pernyataan ini disampaikannya sebagai respons terhadap pengumuman resmi dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengenai kesepakatan bilateral antara kedua negara.

Perdana Menteri Australia menyatakan bahwa kedua negara telah menyetujui perjanjian untuk memperkuat komitmen konsultasi di tingkat pemimpin dan menteri mengenai berbagai isu keamanan.

Kerja sama yang dibangun juga mencakup identifikasi dan implementasi kegiatan keamanan yang memberikan manfaat timbal balik bagi kedua belah pihak.

Mekanisme konsultasi akan diaktifkan apabila terjadi ancaman keamanan terhadap salah satu atau kedua negara dengan mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat dilakukan secara individual maupun kolektif.

Hingga saat ini dokumen resmi perjanjian bilateral tersebut belum secara formal diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kondisi ini menyebabkan belum dapat dilakukannya kajian mendalam mengenai isi perjanjian serta berbagai implikasi yang mungkin timbul.

Berdasarkan pernyataan Perdana Menteri Australia terdapat dua catatan penting yang dapat dipahami dari kesepakatan ini.

Pertama penggunaan frasa konsultasi menunjukkan bahwa perjanjian ini masih berada dalam ranah diplomasi normatif yang didasari oleh itikad baik masing-masing negara.

Hubungan yang terbangun tidak menciptakan ketergantungan yang mengikat dan tetap menghormati prinsip kedaulatan setiap negara.

Kedua pernyataan mengenai kemungkinan langkah bersama menghadapi ancaman memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah Indonesia.

Penjelasan yang komprehensif diperlukan untuk mencegah kesalahpahaman terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi landasan diplomasi Indonesia.

Pemerintah perlu memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi bahwa Indonesia sedang membentuk aliansi atau pakta pertahanan dengan Australia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga