
Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyatakan rencana memanfaatkan dana hasil pengembalian koruptor untuk membantu pelunasan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Prabowo menegaskan bahwa seluruh dana negara harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan tidak boleh tersedot oleh praktik korupsi.
Ia menekankan bahwa subsidi transportasi publik, termasuk kereta, merupakan bentuk kehadiran negara yang dibiayai oleh pajak rakyat.
Presiden juga menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai simbol kerja sama strategis antara Indonesia dan Tiongkok, sekaligus menegaskan keyakinannya bahwa negara mampu menanggung beban pembayaran utang tersebut.
Prabowo optimis pemerintah sanggup membayar utang proyek dengan estimasi sekitar Rp 1,2 triliun per tahun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rencana ini masih dalam tahap pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait.
"Ini masih didiskusikan, masih didiskusikan, nanti detailnya, (saat ini) masih garis-garis besarnya," kata Menkeu Purbaya usai mengisi kuliah umum di Universitas Airlangga, Surabaya, Senin, 10 November 2025.
Purbaya menambahkan bahwa pemerintah berencana mengirim tim ke Tiongkok untuk membahas mekanisme pembayaran utang proyek Whoosh.
"Dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke Cina lagi, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya. Kalau itu, saya diajak biar tahu diskusinya seperti apa," ujarnya.
Sebelumnya, mantan Ketua Dewan Komisioner LPS menyebut bahwa utang Whoosh merupakan tanggung jawab BUMN, bukan APBN.
Berdasarkan laporan keuangan, konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT ΚΑΙ menanggung kerugian Rp 4,19 triliun sepanjang 2024 dan Rp 1,62 triliun hingga pertengahan 2025. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok

