Prabowo Tolak Status Bencana Nasional dan Bantuan Asing untuk Korban Banjir Sumatera

Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen kuat pemerintah untuk memberikan prioritas utama dalam penanganan dampak musibah banjir serta tanah longsor yang menimpa masyarakat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penyediaan sebanyak dua ribu unit tempat tinggal baru bagi warga yang kehilangan rumah akibat bencana tersebut.

Ketua Umum Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan dibentuk satuan tugas khusus atau badan koordinasi untuk mengawal proses pemulihan serta pembangunan kembali infrastruktur hunian baik bersifat sementara maupun permanen.

Bahkan, pembangunan dua ribu rumah tersebut direncanakan untuk segera dimulai dalam minggu ini sesuai arahan yang diberikan.

Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi, semua unsur juga nanti bekerja sama. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Ujar Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin tanggal 15 Desember.

Dalam konteks penanggulangan krisis ini, Prabowo mengaku telah menerima tawaran dukungan dari sejumlah pemimpin negara lain yang menyatakan kesiapan mengirimkan bantuan untuk korban di wilayah Sumatra.

Meskipun demikian, Prabowo dengan tegas menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki kapasitas untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara mandiri tanpa bergantung pada pihak eksternal.

Sehingga saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini, ya. Tuturnya dengan nada percaya diri.

Prabowo juga menyentil adanya suara-suara yang mendesak penetapan status bencana nasional untuk tragedi banjir bandang dan longsor yang terjadi belakangan ini.

Namun, pemerintah memilih untuk tidak mengambil langkah tersebut karena menilai respons yang telah dilakukan sudah berskala besar dan memadai meskipun tanpa label khusus tersebut.

Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus. Kata Prabowo sebagai penegasan atas pengawasan langsung yang dilakukannya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga