KPK Bongkar Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat, Tanah Negara Dijual Kembali ke Negara

 

Repelita Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan modus korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh, termasuk praktik penjualan tanah milik negara ke negara sendiri.

Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan hal ini saat bertemu jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 10 November 2025.

Ia menjelaskan adanya oknum yang mengklaim tanah negara sebagai milik pribadi, lalu menjualnya kembali kepada negara untuk kepentingan proyek kereta cepat tersebut.

“Ada oknum-oknum yang menjual tanah milik negara kepada negara sendiri,” ujar Asep.

Penyelidikan KPK difokuskan pada laporan terkait barang milik negara yang dijual kembali, bukan pada proyek Whoosh secara keseluruhan.

Selain itu, KPK menyoroti praktik mark up harga tanah yang merugikan keuangan negara.

“Misalnya, harga wajar lahan seharusnya Rp 10, tapi kemudian dinaikkan menjadi Rp 100. Itu jelas tidak wajar dan menimbulkan kerugian negara. Seharusnya negara membeli di harga Rp 10, tapi malah harus membayar Rp 100,” kata Asep.

Ia menegaskan, penyelidikan ini tidak akan mengganggu operasional atau pelayanan kereta cepat Whoosh, KPK hanya menelusuri dugaan korupsi dalam proses pengadaan dan pembebasan lahan.

“Kami tidak mengganggu operasional Whoosh. Namun jika benar ada pihak yang membuat negara membayar lebih mahal dari seharusnya, maka uang itu harus dikembalikan agar negara tidak dirugikan akibat praktik semacam ini,” ujarnya.

Sebelumnya, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penyelidikan fokus pada dugaan korupsi dalam pengadaan proyek, bukan pada kebijakan atau keberlanjutan proyek.

“KPK fokus di proses hukumnya, khususnya terkait pengadaannya. Kami sedang berupaya menemukan dugaan peristiwa pidananya, dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan,” ucap Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 6 November 2025.

Ia menambahkan, penyelidikan ini merupakan bentuk dukungan KPK terhadap program pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, memastikan tidak ada penyalahgunaan dana publik pada proyek strategis nasional.

“Tim penyelidik KPK telah meminta keterangan dari sejumlah pihak yang dianggap mengetahui informasi penting terkait proyek Whoosh. Namun karena masih tahap penyelidikan, detail proses dan nama-nama pihak yang dimintai keterangan belum dapat dipublikasikan,” pungkasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga