Said Didu Tiga Bukti Bom: Jokowi Nekat Resmikan IMIP Meski Sudirman Said Larang, Kini Bandara Ilegal Terbongkar!

Repelita Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu menyuarakan kecurigaannya mengenai potensi pelanggaran serius yang melatarbelakangi pengembangan kawasan pengolahan smelter di Indonesia Morowali Industrial Park.

Pernyataannya merespons penemuan tim pengawasan kawasan hutan yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait fasilitas penerbangan di area IMIP yang berfungsi tanpa keterlibatan lembaga negara.

Fasilitas tersebut bahkan ramai dibahas sebagai bandara tidak resmi di berbagai platform daring.

Dugaan skandal di balik pembangunan smelter IMIP akan terbongkar?, tulis Said Didu melalui akun X pribadinya pada Selasa (25/11/2025).

Setelah terbuka Bandara “ilegal” IMIP oleh tim PKH yg dipimpin oleh Jendral TNI (Purn) Sjafrie Sjamsuddin saya duga keras bhw ada skandal besar di IMIP, tambahnya.

Said Didu kemudian menguraikan tiga ciri khas yang memperkuat hipotesis adanya penyimpangan besar di proyek tersebut.

Pada bulan Mei 2015, Presiden Jokowi minta saran Menteri ESDM pak Sudirman Said utk peresmian IMIP, tapi disarankan utk tdk melakukan peresmian karena masih belum clean and clear. Tapi Presiden tetap meresmikan tanpa mengajak Menteri ESDM, ungkap Said Didu.

Selain itu, di wilayah IMIP terdapat infrastruktur pelabuhan bebas dengan skala sangat luas yang diduga menjadi saluran utama untuk pengiriman bijih nikel secara tidak sah.

Saya sdh 4 kali ke IMIP baik sebelum maupun sesudah peresmian dan yg terakhir tahun 2025 jadi agak paham, tegasnya.

Temuan fasilitas penerbangan tanpa pengawasan lembaga negara di kawasan industri Morowali tiba-tiba menjadi isu hangat di kalangan publik.

Peneliti dari Indonesia Strategic and Defense Studies Edna Caroline pertama kali membongkar serangkaian ketidakwajaran terkait Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park yang sudah beroperasi sejak pemerintahan Jokowi tahun 2019.

Kalau kita merujuk lagi 2014, Pak Prabowo waktu kampanye sudah ngomong bocor, bocor, bocor. Nah, salah satu yang dinilai banyak kebocoran itu tambang ilegal, ujar Edna dalam siaran Forum Keadilan TV pada Selasa (25/11/2025).

Morowali itu kan luas banget. 4.000 hektare kawasan industri itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Yang berarti orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Infonya aparat keamanan saja tuh nggak bisa masuk, lanjutnya.

Edna menambahkan bahwa pernyataan serupa juga keluar dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat mengunjungi latihan militer di kawasan itu.

Ini yang disampaikan Menhan Pak Sjafrie. Di situ tidak ada bea cukai dan imigrasi. Dan beliau bilang, nggak boleh ada negara di dalam negara, kata Edna mengutip Sjafrie.

Latihan militer di Morowali termasuk dalam rangkaian Komando Gabungan dengan simulasi perebutan basis udara.

Edna menekankan betapa tegasnya pesan Sjafrie yang tidak boleh diabaikan dalam konteks jabatannya.

Untuk jabatan menteri itu pernyataan yang teramat jelas. Beliau juga ngomong bahwa kita harus berdaulat, ini harta kita, kita harus menjaganya. Tambang ini harus untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kita harus tahu barang yang keluar masuk, terangnya.

Edna juga menggarisbawahi bahwa fasilitas penerbangan IMIP telah aktif sejak peresmian Jokowi tahun 2019 tanpa kehadiran pejabat negara.

Artinya sudah berlangsung cukup lama dan selama itu tidak ada aparatur negara di situ. Itu yang kita pertanyakan, tegasnya.

Ia mendesak publik untuk memantau kelanjutan isu ini, khususnya setelah Sjafrie berjanji melaporkan hasil kunjungan ke Presiden Prabowo.

Kita lihat tindakannya seperti apa. Harapannya harus ada orang bea cukai yang ditaruh di situ, harus ada orang imigrasi juga. Minimal itu. Belum lagi airnav. Ini kan urusan safety juga. Masa pesawat mondar-mandir di situ kita nggak tahu? Ini soal regulasi udara juga, tandasnya.

Edna menilai diperlukan transparansi soal penerbitan izin awal fasilitas penerbangan itu.

Sorotan ini membuka kemungkinan pelanggaran yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa tindakan negara.

Itu terjadi sejak 2019. IMIP-nya sendiri ada sejak 2010, tapi memang kemudian dikembangkan zaman Jokowi, kuncinya.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga