[HEBOH] Said Didu Bongkar: Bandara Ilegal IMIP Buka Pintu Skandal Besar, Jokowi Nekat Resmikan Meski Belum Clean and Clear!

Repelita Morowali - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menduga keras adanya skandal besar di balik pengembangan kawasan smelter Indonesia Morowali Industrial Park setelah terungkapnya bandara tanpa otoritas negara.

Dugaan skandal di balik pembangunan smelter IMIP akan terbongkar?, tulis Said Didu melalui akun X pribadinya pada Selasa (25/11/2025).

Setelah terbuka Bandara “ilegal” IMIP oleh tim PKH yg dipimpin oleh Jendral TNI (Purn) Sjafrie Sjamsuddin saya duga keras bhw ada skandal besar di IMIP, tegasnya.

Said Didu merinci tiga petunjuk utama yang menguatkan dugaan tersebut.

Pada bulan Mei 2015, Presiden Jokowi minta saran Menteri ESDM pak Sudirman Said utk peresmian IMIP, tapi disarankan utk tdk melakukan peresmian karena masih belum clean and clear. Tapi Presiden tetap meresmikan tanpa mengajak Menteri ESDM, ungkap Said Didu.

Di kawasan yang sama juga terdapat pelabuhan bebas berukuran sangat besar yang diduga menjadi jalur ekspor ilegal ore nikel senilai Rp14,5 triliun dengan volume 5,3 juta ton yang pernah diungkap KPK.

Saya sdh 4 kali ke IMIP baik sebelum maupun sesudah peresmian dan yg terakhir tahun 2025 jadi agak paham, tambahnya.

Temuan bandara tanpa bea cukai dan imigrasi itu pertama kali mencuat setelah Peneliti ISDS Edna Caroline membeberkan fakta di Forum Keadilan TV pada Selasa (25/11/2025).

Kalau kita merujuk lagi 2014, Pak Prabowo waktu kampanye sudah ngomong bocor, bocor, bocor. Nah, salah satu yang dinilai banyak kebocoran itu tambang ilegal, kata Edna.

Morowali itu kan luas banget. 4.000 hektare kawasan industri itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Yang berarti orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Infonya aparat keamanan saja tuh nggak bisa masuk, lanjutnya.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin secara langsung mengonfirmasi kondisi tersebut saat meninjau latihan TNI di kawasan itu.

Ini yang disampaikan Menhan Pak Sjafrie. Di situ tidak ada bea cukai dan imigrasi. Dan beliau bilang, nggak boleh ada negara di dalam negara, ungkap Edna mengutip Sjafrie.

Bandara tersebut sudah beroperasi sejak diresmikan Jokowi pada 2019 dan selama itu tidak ada aparatur negara yang mengawasi.

Edna menekankan perlunya penempatan petugas bea cukai, imigrasi, dan Airnav untuk menjamin keselamatan serta kedaulatan udara.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga