Roy Suryo Cs Ancam Buka Kotak Pandora: Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi atau Kasus Palsu Ini Meledak di Gelar Perkara!

Repelita Jakarta - Kuasa hukum para tersangka dalam perkara tuduhan pencemaran nama baik terkait dugaan keaslian dokumen pendidikan mantan Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pertemuan evaluasi khusus di lingkungan Kepolisian Daerah Ibukota akan menjadi titik krusial untuk mengungkap lapisan-lapisan tersembunyi dari isu yang telah menyeret Roy Suryo beserta tujuh individu lainnya sebagai subjek hukum.

Ahmad Khozinudin, yang mewakili klien-kliennya, menilai acara tersebut berpeluang membuka tabir rahasia dari konflik yang telah berlangsung lama, di mana berbagai pihak terlibat dalam perdebatan sengit mengenai validitas bukti utama.

Ia mengungkapkan bahwa komunikasi intensif telah dilakukan bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar pada hari Minggu kemarin, dengan kesepakatan untuk membentuk kelompok kerja spesialis guna mengantisipasi jalannya proses evaluasi perkara di Kepolisian Daerah Ibukota.

Menurut pernyataannya kepada wartawan pada Selasa, 25 November 2025, persiapan ini bertujuan memastikan pendekatan yang matang dan terstruktur dalam menghadapi tahapan tersebut.

Khozinudin menekankan agar sesi evaluasi kali ini tidak hanya menjadi pengulangan dari mekanisme serupa yang pernah digelar di tingkat kepolisian pusat, melainkan harus menunjukkan komitmen pada standar penegakan aturan yang proporsional dan didukung oleh elemen-elemen pembuktian inti yang substantif.

Proses penegakan keadilan, lanjutnya, wajib diukur dengan presisi, di mana kehadiran material bukti pokok menjadi fondasi utama untuk menghindari kesimpulan yang lemah atau tidak meyakinkan.

Forum evaluasi perkara semacam ini, tambahnya, seharusnya berfungsi sebagai wadah penilaian menyeluruh terhadap performa aparat penegak hukum, sehingga mencapai tingkat keterbukaan, kompetensi, keandalan, dan pertanggungjawaban yang tinggi di mata publik.

Salah satu elemen krusial yang ia soroti adalah kemunculan dokumen pendidikan asli milik Joko Widodo, yang diklaim sebagai bukti autentik oleh pihak terkait.

Tanpa kehadiran material primer semacam itu, lanjut Khozinudin, maka sekumpulan besar argumen dan data pendukung yang disajikan oleh tim penyidik akan kehilangan bobot hukumnya secara keseluruhan.

Klien-kliennya, ujarnya, menghadapi dakwaan atas perbuatan merusak reputasi mantan kepala negara karena kesimpulan independen mereka bahwa dokumen tersebut tidak valid berdasarkan analisis mendalam.

Dalam suatu kesempatan publik, Joko Widodo pernah menyatakan bahwa dirinya merasa dihina secara ekstrem dan direndahkan hingga titik terendah akibat tuduhan mengenai keaslian dokumen pendidikannya.

Pernyataan semacam itu, menurut Khozinudin, justru mewajibkan pihak yang bersangkutan untuk menyajikan pembuktian konkret atas keabsahan material yang dipertanyakan, guna menjaga integritas proses hukum.

Ia juga menyentuh isu dari pernyataan aparat yang mengklaim telah mengamankan dokumen tersebut, tetapi belum mampu mempresentasikannya dengan alasan masih dalam pengujian laboratorium forensik pusat.

Situasi tersebut, imbuhnya, menjadi latar belakang bagi dua saksi yang diperiksa, yaitu Rizal Fadillah dan Kurnia Tri Royani, untuk memilih tidak merespons sejumlah pertanyaan dalam berita acara pemeriksaan, karena kurangnya transparansi bukti.

Khozinudin kemudian merinci dua skenario potensial yang mungkin muncul apabila dokumen pendidikan tersebut akhirnya dipamerkan selama sesi evaluasi perkara mendatang.

Skenario pertama, katanya, jika material yang ditampilkan persis sama atau identik dengan versi yang telah dianalisis secara teliti oleh Rismon Sianipar dan Roy Suryo menggunakan metode forensik digital.

Dalam kondisi itu, dokumen milik Joko Widodo bisa dinyatakan palsu dengan tingkat keyakinan yang luar biasa tinggi, setidaknya mencapai hampir kesempurnaan, sehingga tuduhan fitnah terhadap kliennya menjadi tidak berdasar sama sekali.

Pihaknya yakin bahwa tidak ada elemen pemalsuan dalam laporan yang diajukan, karena kesimpulan didasarkan pada penelitian ilmiah yang ketat.

Skenario kedua melibatkan kemunculan dokumen yang berbeda dari objek pemeriksaan sebelumnya, yang memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Oleh karena itu, Roy Suryo dan Rismon Sianipar akan mengajukan permintaan formal untuk melakukan pengujian independen terhadap material baru tersebut.

Apabila penerapan teknik forensik digital dan analisis tingkat kesalahan menghasilkan temuan yang konsisten, maka keyakinan tim mereka mengenai ketidakvalidan dokumen akan tetap teguh tanpa perubahan.

Khozinudin menambahkan bahwa, jika terjadi ketidaksepakatan dengan pandangan penyidik mengenai interpretasi bukti, maka arena pengadilan menjadi forum paling tepat untuk menyelesaikan perselisihan secara adil dan final.

Mengenai potensi adanya unsur fitnah, ia menegaskan bahwa hal tersebut seharusnya tidak ada berdasarkan fakta yang ada, meskipun perbedaan interpretasi harus diserahkan sepenuhnya kepada proses peradilan untuk diuji secara obyektif.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok