Risalah Paksa Gus Yahya Mundur: NU Milik Nahdliyin atau Cuma Rebutan Kursi Segelintir Elit?

Repelita Jakarta - Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Idrus Marham, mendesak agar konflik kepemimpinan di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama segera diselesaikan secara jernih dan kekeluargaan, bukan dimanfaatkan sebagai alat konsolidasi kekuatan kelompok tertentu.

Ia menilai gejolak yang sedang berlangsung bukan semata persaingan personal, melainkan pertanda bahwa Nahdlatul Ulama semakin menjauh dari esensi kepemilikan bersama yang selama ini menjadi nafas utama organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.

Konflik memuncak setelah tersebarnya Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang ditandatangani Rais Aam KH Miftachul Akhyar, berisi perintah agar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dalam waktu tiga hari, dengan ancaman pemberhentian paksa jika tidak dipatuhi.

Menanggapi desakan tersebut, Gus Yahya dengan tegas menyatakan tidak akan mundur karena masa jabatannya yang diputuskan melalui Muktamar ke-34 masih berlaku lima tahun penuh dan ia berkomitmen menjalankannya hingga akhir.

Ia juga mempersoalkan keabsahan risalah yang viral karena menggunakan tanda tangan manual, bukan tanda tangan elektronik sebagaimana prosedur resmi yang berlaku saat ini, serta mengaku belum menerima dokumen fisik apapun dari pihak Syuriyah.

Dalam pertemuan tertutup di Surabaya bersama puluhan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia, Gus Yahya memberikan penjelasan panjang mengenai situasi yang berkembang dan menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing PWNU untuk mengambil sikap mandiri.

Ia menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama bukan milik pribadi, melainkan milik seluruh pengurus di semua tingkatan yang memiliki hak sekaligus tanggung jawab yang sama terhadap kelangsungan organisasi.

Sejumlah Ketua PWNU, menurut Gus Yahya, secara terbuka menolak wacana pengunduran dirinya karena mereka lah yang dulu memilihnya melalui proses muktamar yang sah, dan ia meminta agar mereka tidak terpengaruh isu atau tuduhan yang tidak berdasar.

Namun, beberapa laporan menyebutkan bahwa kehadiran dalam pertemuan tersebut tidak mencerminkan dukungan penuh, karena cukup banyak Ketua PWNU yang memilih tidak hadir dalam forum tersebut.

Di tengah kegaduhan itu, Idrus Marham muncul sebagai suara kritis yang lantang menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama tidak boleh dijadikan arena perebutan kekuasaan oleh segelintir elit yang mengatasnamakan organisasi.

Ia menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama adalah milik rakyat, milik warga Nahdliyin, bukan milik satu kelompok kecil yang ingin menguasai struktur demi kepentingan sesaat.

Sejarah mencatat bahwa Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama besar yang hingga akhir hayatnya tetap berdedikasi penuh kepada umat dan bangsa, tanpa meninggalkan warisan konflik kepemimpinan seperti yang terjadi sekarang.

Nama-nama seperti KH Hasyim Asy’ari, KH Bisri Syansuri, KH Abdul Wahab Chasbullah, KH Ridwan, KH Nawawi Pasuruan, hingga KH Asnawi Kudus menjadi bukti bahwa generasi pendahulu membangun organisasi ini dengan semangat pengabdian, bukan ambisi kekuasaan.

Struktur kepengurusan pertama tahun 1926 pun menunjukkan bahwa posisi-posisi strategis diisi oleh tokoh-tokoh yang menempatkan kemaslahatan umat dan bangsa di atas segala-galanya.

Warisan para pendiri itu, menurut Idrus, harus menjadi cermin etis bagi setiap dinamika internal yang muncul hari ini, karena mendegradasi nilai-nilai keumatan dan kebangsaan yang mereka tanamkan sama artinya melakukan dosa besar terhadap sejarah organisasi.

Perbedaan pendapat memang wajar dalam organisasi sebesar Nahdlatul Ulama, namun jika yang muncul adalah benturan kepentingan pribadi atau kelompok, maka itu sudah melenceng jauh dari khittah yang digariskan para muassis.

Nahdlatul Ulama sejak berdiri hingga kini hanya memiliki dua orientasi utama, yaitu kemaslahatan umat dan bangsa, dan segala kepentingan di luar itu hanyalah percikan yang tidak boleh menggeser arah perjuangan.

Jika kepentingan lain diizinkan masuk dan menguasai ruang gerak organisasi, maka yang terancam bukan hanya marwah Nahdlatul Ulama, tetapi juga kepercayaan umat yang selama ini menjadikan NU sebagai rumah besar yang teduh.

Idrus menyarankan agar konflik internal ini diselesaikan secara kekeluargaan melalui dialog para kiai sepuh dan tokoh moral yang masih dihormati, sehingga lahir solusi yang adil, berkelanjutan, dan tidak meninggalkan luka panjang.

Di antara pemicu utama kontroversi adalah tuduhan pengelolaan keuangan PBNU yang kurang transparan serta pemilihan narasumber dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional yang dianggap bermasalah karena terafiliasi dengan jaringan internasional tertentu.

Gus Yahya sendiri mengakui bahwa isu-isu tersebut telah dibahas dalam forum Syuriyah, dan sebagian anggota menyatakan penyesalan setelah mendapat penjelasan lengkap darinya.

Ia tetap optimistis bahwa Nahdlatul Ulama mampu melewati badai ini dengan kembali pada nilai-nilai musyawarah, transparansi, dan pengabdian kepada warga Nahdliyin secara menyeluruh.

Idrus Marham menutup seruannya dengan menegaskan bahwa krisis saat ini harus menjadi momentum introspeksi besar agar Nahdlatul Ulama kembali menjadi penjaga tradisi, peneguh akhlak, dan penuntun moral bagi kehidupan beragama dan berbangsa, bukan panggung manuver kekuasaan elit.(*)