Repelita Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah menyusun daftar prioritas pemindahan pegawai negeri sipil ke Ibu Kota Nusantara sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan ribuan ASN sudah berkantor di sana pada tahun 2028.
Menteri Rini Widyantini menjelaskan bahwa angka 4.100 ASN yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 hanyalah estimasi awal dan belum menetapkan secara pasti kementerian atau lembaga mana yang akan dipindahkan lebih dulu.
Jumlah kementerian yang semula 34 kini telah bertambah menjadi 48 sehingga distribusi pegawai menjadi lebih kompleks dan memerlukan penataan ulang yang cermat.
Proses penyaringan ini sedang berlangsung intensif untuk menentukan urutan kepindahan berdasarkan fungsi strategis serta kesiapan infrastruktur pendukung di IKN.
Rini menegaskan bahwa keputusan final akan segera diumumkan begitu data jumlah pegawai per lembaga sudah terkonsolidasi dengan jelas.
Penapisan akan disesuaikan sepenuhnya dengan ketersediaan unit hunian bagi ASN dan keluarga di kawasan Ibu Kota Nusantara agar proses relokasi berjalan manusiawi dan terencana.
Ia menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media di kawasan kompleks parlemen pada 25 November 2025.
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 secara eksplisit menetapkan bahwa Ibu Kota Nusantara akan mulai berfungsi sebagai pusat politik nasional paling lambat tahun 2028.
Untuk mendukung peran tersebut, pemerintah merencanakan pemindahan antara 1.700 hingga 4.100 aparatur sipil negara sebagai tahap awal operasionalisasi ibu kota baru.
Langkah ini menjadi bagian integral dari strategi percepatan pembangunan dan pemindahan fungsi pemerintahan dari Jakarta menuju Kalimantan Timur.
Pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025 tersebut telah resmi diundangkan sebagai landasan hukum bagi seluruh kementerian dan lembaga dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk IKN.
Proses relokasi ASN ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia sekaligus mengurangi beban kepadatan Jakarta sebagai pusat segalanya selama puluhan tahun terakhir.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

