
Repelita Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan apresiasi atas upaya masyarakat dan pelaku industri yang mengembangkan inovasi bahan bakar alternatif di dalam negeri.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa negara membuka ruang bagi kreativitas anak bangsa di bidang energi, namun setiap produk wajib melewati proses pengujian dan sertifikasi sesuai standar yang berlaku.
Laode menekankan bahwa Kementerian ESDM menghargai setiap inisiatif yang berorientasi pada kemandirian energi nasional, termasuk upaya pengurangan emisi dan penguatan ketahanan energi.
Saya tidak ingin mengurangi apresiasi saya terhadap inovasi anak bangsa. Tapi untuk menguji suatu BBM lalu menjadi bahan bakar itu minimal delapan bulan. Baru kita bisa putuskan apakah ini layak atau tidak, ujar Laode di Jakarta, dikutip Senin (10/11/2025).
Proses pengujian dilakukan secara menyeluruh, mulai dari uji oksidasi, uji mesin, hingga evaluasi lanjutan, agar produk memenuhi persyaratan mutu dan keselamatan sebelum digunakan masyarakat.
Laode menegaskan bahwa hasil uji yang diajukan pengembang ke lembaga pemerintah seperti Lemigas bersifat teknis, bukan sertifikasi, yang baru diberikan setelah seluruh persyaratan terpenuhi.
Kalau minta uji berarti kan hasilnya laporan hasil uji, bukan sertifikasi ya. Ini saya perlu luruskan biar tidak terjadi simpang siur. Ini belum disertifikasi, kata Laode.
Kementerian membuka peluang kerja sama dengan badan usaha untuk melakukan uji kelayakan bahan bakar sesuai mekanisme resmi.
Bisa dikerjasamakan, jadi badan usaha kerja sama dengan Kementerian ESDM. Kita siapkan bagaimana mekanisme ujinya dan lain-lain. Bisa seperti itu, tutur Laode.
Pemerintah mencatat semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha yang mencoba menciptakan bahan bakar dari berbagai sumber, termasuk limbah plastik dan bahan nabati, namun tetap harus mengikuti prosedur legal sebelum disebut bahan bakar resmi.
Sebenarnya ini banyak yang membuat seperti itu. Ada juga kan dari plastik, bikin bensin dari plastik. Tapi kita tidak ingin menanggapi satu per satu. Saya ingin menyampaikan prosedur legal bagaimana suatu BBM disahkan oleh pemerintah untuk menjadi bahan bakar resmi, ucap Laode.
Founder Bobibos, M Iklas Thamrin, mengungkapkan pihaknya menargetkan pembangunan jaringan SPBU Bobibos dan BosMini untuk menjangkau wilayah pelosok Indonesia.
Langkah ini merupakan bagian dari visi Bobibos menghadirkan energi rakyat dengan harga terjangkau, kualitas baik, dan emisi rendah di seluruh Nusantara.
Konsep ini lahir dari tekad menyediakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan dan mudah diakses masyarakat, dengan pemerataan distribusi agar daerah terpencil menikmati bahan bakar mutu setara wilayah perkotaan.
Bobibos ingin menjadi energi rakyat yang hadir di seluruh pelosok negeri. Dengan SPBU dan BosMini, kami ingin satu harga dari Sabang sampai Merauke, ujar Iklas di Jakarta pekan lalu.
Bobibos dikembangkan melalui proses biokimia dengan lima tahap ekstraksi tanaman pilihan menggunakan mesin rancangan sendiri, menghasilkan bahan bakar nabati beroktan tinggi yang bersaing dengan BBM fosil namun emisinya lebih rendah.
Riset pengembangan Bobibos berlangsung bertahun-tahun dan mencakup tiga tahapan utama: riset teknologi, riset komersialisasi, dan riset keterterimaan politik, untuk memastikan kualitas tinggi, emisi rendah, keamanan mesin, dan efisiensi harga pokok produksi.
Dalam tahap komersialisasi, Bobibos memprioritaskan harga ekonomis agar diterima pasar, menjadi jawaban atas tantangan transisi energi di sektor transportasi.
Perusahaan terus menjalin komunikasi dengan pemerintah untuk memperoleh arahan dan dukungan regulasi, dengan percepatan perizinan sebagai kunci agar Bobibos segera legal beredar sebagai bahan bakar alternatif nasional.
Kami berharap Bapak Presiden Prabowo memberikan jalan tol bagi Bobibos agar bisa menjadi solusi energi merah putih yang ekonomis dan berkualitas, tuturnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

