Palti Hutabarat: Bandara Ilegal Morowali Tak Mungkin Tanpa Sepengetahuan Jokowi, Usut Sampai Mantan Presiden, OCCRP 2024 Bukan Hoaks?

Repelita Morowali - Aktivis sosial Palti Hutabarat menuntut penjelasan resmi pemerintah terkait dugaan fasilitas penerbangan di kawasan industri Morowali yang berjalan tanpa pengawasan lembaga negara.

Bandara ilegal yang ada di Morowali tidak mungkin ada tanpa sepengetahuan presiden sebelumnya, Pak Jokowi, tegas Palti kepada media pada Selasa (25/11/2025).

Apalagi dalam PSN yang digadang oleh Pak Jokowi, Morowali adalah salah satu proyeknya, lanjutnya.

Bandara ilegal di Morowali harus diusut tuntas. Bukan hanya pada level dirjen kementerian dan menteri, tapi juga sampai kepada Jokowi yang punya kepentingan besar pada program hilirisasi industri, desak Palti.

Hal ini semakin membenarkan cap Jokowi sebagai Finalis Tokoh Terkorup Sedunia versi OCCRP 2024, tandasnya.

Isu ini pertama kali mencuat lewat penjelasan Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies Edna Caroline Pattisina di Forum Keadilan TV pada Selasa (25/11/2025).

Kalau kita merujuk lagi 2014, Pak Prabowo waktu kampanye sudah ngomong bocor, bocor, bocor. Nah, salah satu yang dinilai banyak kebocoran itu tambang ilegal, kata Edna.

Morowali itu kan luas banget. 4.000 hektare kawasan industri itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia, ungkapnya.

Yang berarti orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Infonya aparat keamanan saja tuh nggak bisa masuk, tambahnya.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengonfirmasi hal serupa saat meninjau latihan TNI dengan skenario perebutan pangkalan udara.

Ini yang disampaikan Menhan Pak Sjafrie. Di situ tidak ada bea cukai dan imigrasi. Dan beliau bilang, nggak boleh ada negara di dalam negara, kutip Edna.

Untuk jabatan menteri itu pernyataan yang teramat jelas. Beliau juga ngomong bahwa kita harus berdaulat, ini harta kita, kita harus menjaganya. Tambang ini harus untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kita harus tahu barang yang keluar masuk, lanjutnya.

Fasilitas tersebut sudah aktif sejak 2019 setelah diresmikan Jokowi.

Artinya sudah berlangsung cukup lama dan selama itu tidak ada aparatur negara di situ. Itu yang kita pertanyakan, tegas Edna.

Kita lihat tindakannya seperti apa. Harapannya harus ada orang bea cukai yang ditaruh di situ, harus ada orang imigrasi juga. Minimal itu. Belum lagi airnav. Ini kan urusan safety juga. Masa pesawat mondar-mandir di situ kita nggak tahu? Ini soal regulasi udara juga, tandasnya.

Itu terjadi sejak 2019. IMIP-nya sendiri ada sejak 2010, tapi memang kemudian dikembangkan zaman Jokowi, kuncinya.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga