Mantan Danjen Kopassus Bongkar Kriminalisasi Roy Suryo Cs: Prabowo Jangan Biarkan Polisi Zalimi Rakyat Gara-Gara Dugaan Ijazah Palsu Jokowi!

Repelita Jakarta Pusat - Mantan Komandan Jenderal Kopassus, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, menyatakan dukungan penuh terhadap delapan tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo.

Dukungan tersebut disampaikan dalam acara deklarasi solidaritas di Gedung Juang 45, Jakarta Pusat, pada Selasa, 11 November 2025.

Soenarko menilai penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan merupakan wujud kriminalisasi yang dilakukan aparat kepolisian atas nama pemerintah.

"Mari kita bersama-sama menjaga, mengamankan, 8 orang teman kita khususnya yang telah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik Joko Widodo, substansinya masalah ijazah palsu," ujar Soenarko.

Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk kezaliman terhadap aktivis, akademisi, dan peneliti yang hanya menyuarakan kebenaran.

Soenarko berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum.

"Sekali lagi kita bersuara, mari kita bersatu, untuk menjaga, melindungi teman kita yang hari ini kita yakini 8 orang teman kita dikriminalisasi. Saya yakin dikriminalisasi. Yang namanya dikriminalisasi ini, yang bersangkutan tidak melakukan tindak kriminal, tapi dituduh melakukan tindak kriminal, itu kan kriminalisasi," ungkapnya.

"Saya berharap sekali lagi Presiden Prabowo mendengarkan hal ini, bukan malah ikut-ikutan mendukung para penegak hukum yang di bawah kontrol dia melakukan kriminalisasi terhadap rakyat yang kita ketahui tidak melakukan tindak kriminal," kata Soenarko.

Sementara itu, mantan pejabat Badan Intelijen Negara, Kolonel Inf (Purn) Sri Radjasa Chandra, menyatakan keyakinannya bahwa ijazah sarjana Jokowi adalah palsu.

Ia mengklaim dokumen tersebut dibuat oleh preman di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta, berdasarkan pengakuan keponakan Jokowi bernama Kana.

"Dan ini dinyatakan oleh keponakannya sendiri yang bernama Kana. Kenapa ini tidak dilanjutkan? Karena polisi takut. Saya hanya bawa ini (poster). People power sekarang. Turn back Jokowi," ucapnya.

Acara deklarasi tersebut menjadi wadah bagi berbagai kalangan untuk mengecam dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus ijazah.

Para peserta menyerukan agar proses hukum dilakukan secara adil tanpa tekanan politik dari pihak manapun.

Deklarasi ini juga menuntut penghentian segala bentuk intimidasi terhadap warga negara yang menggunakan hak konstitusional untuk berpendapat.

Solidaritas yang ditunjukkan mencerminkan keresahan masyarakat terhadap independensi lembaga penegak hukum dalam menangani isu sensitif.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga