Kontroversi Bandara IMIP Morowali: Profil Fasilitas Strategis yang Dipertanyakan Menhan hingga Polemik Pengawasan Negara

 

Repelita - Kontroversi Bandara Khusus IMIP di Morowali mencuat ke permukaan setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja pada 20 November 2025.

Dalam kunjungannya tersebut dia menyoroti keberadaan bandara yang beroperasi tanpa kehadiran perangkat negara di dalamnya.

Kondisi ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan infrastruktur strategis di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bandara yang terletak di kawasan industri nikel ini menjadi perhatian serius karena potensi celah keamanannya.

Fasilitas penerbangan ini merupakan bagian dari Indonesia Morowali Industrial Park yang dikelola PT IMIP.

Kompleks industri ini merupakan salah satu pusat produksi nikel terbesar di dunia dengan investasi signifikan.

Bandara khusus ini memiliki landasan pacu sepanjang 2.200 meter yang mampu menampung pesawat berukuran besar.

Secara administratif bandara ini tercatat dalam sistem Kementerian Perhubungan dengan kode IATA MOF.

Status bandara ini sebagai bandara khusus untuk mendukung aktivitas industri di kawasan tersebut.

Pengelolaan bandara sempat mendapatkan izin untuk penerbangan internasional terbatas melalui Keputusan Menteri Perhubungan.

Namun izin tersebut kemudian dicabut melalui revisi peraturan yang diterbitkan pada Oktober 2025.

Pencabutan izin internasional ini dilakukan sebelum polemik bandara mencuat ke publik.

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menegaskan bandara ini hanya melayani penerbangan domestik.

Berbagai instansi pemerintah telah menempatkan personelnya untuk mengawasi operasional bandara.

Petugas dari Bea Cukai dan instansi terkait lainnya telah bertugas di lokasi bandara tersebut.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Menteri Pertahanan menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap setiap infrastruktur strategis.

Potensi kerawanan harus diantisipasi untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional.

Pemerintah pusat berkomitmen melakukan pengawasan terhadap semua bandara khusus di Indonesia.

Koordinasi antar kementerian terus dilakukan untuk memastikan pengelolaan yang sesuai aturan.

Bandara IMIP menjadi contoh bagaimana pengelolaan infrastktur strategis harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan dan memastikan semua aktivitas sesuai koridor hukum.

Pengawasan bandara khusus menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara di segala bidang.

Infrastruktur strategis harus dikelola dengan memperhatikan aspek keamanan dan regulasi yang berlaku.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga