Komisi Reformasi Polri Akui Tumpukan Masalah Internal, Soroti Intervensi Politik dan Bisnis, Jimly Asshiddiqie Sebut Butuh Reformasi Total

Repelita Jakarta - Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, membeberkan temuan awal komisi setelah menerima berbagai masukan dari publik.

Ia menyebut persoalan internal Polri sangat kompleks dan memerlukan solusi fundamental untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Komisi Percepatan Reformasi Polri mulai memetakan berbagai persoalan di tubuh Polri sejak dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk membuka ruang partisipasi publik untuk menyampaikan aspirasi dan masukan.

Jimly menjelaskan saat ini komisi berada pada tahap ‘belanja masalah’ guna mengidentifikasi akar gangguan dalam tata kelola kepolisian.

“Jadi sekarang kita masih belanja masalah jadi kalau ditanya masalah banyak banget ya,” kata Jimly kepada awak media pada Kamis, 13 November 2025.

Ia menekankan masukan masyarakat menjadi kunci penting dalam membangun institusi Polri yang lebih transparan dan profesional.

Salah satu masukan signifikan datang dari Gerakan Nurani Bangsa yang digerakkan oleh Sinta Nuriah, yang menjadi perhatian komisi dalam proses evaluasi.

Jimly menyoroti bahwa masalah Polri tidak hanya berasal dari internal, tetapi juga dari intervensi eksternal yang dapat melemahkan objektivitas dan profesionalisme aparat.

Mantan Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu menyebut pengaruh politik dan bisnis sebagai ancaman serius yang harus diantisipasi.

“Bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar,” ujar Jimly.

“Jangan sampai dia dirasuki oleh pengaruh intervensi politik dan bisnis praktis itu,” lanjutnya.

Persoalan kepercayaan publik menjadi tantangan utama yang menonjol meskipun Polri telah melaksanakan berbagai tugas besar dari penegakan hukum hingga pelayanan sosial.

Anggota komisi Otto Hasibuan menilai terdapat kesenjangan antara kinerja Polri dengan persepsi publik.

“Saya melihat hampir tidak ada lagi yang tidak dijalankan oleh polisi, tetapi pertanyaannya adalah kenapa masih sampai sekarang rakyat atau masyarakat belum percaya sepenuhnya kepada polisi,” kata Otto.

“Inilah titik simpul ini yang mau kita cari,” tambahnya.

Jimly menjelaskan agenda komisi dalam tiga bulan ke depan, dimulai dengan tahap belanja masalah, dilanjutkan merumuskan pilihan-pilihan kebijakan, dan kemudian menyusun policy report yang akan dilaporkan kepada Presiden.

“Bulan pertama kita belanja masalah dulu, nanti bulan kedua nanti kami akan merumuskan pilihan-pilihan kebijakan,” ucapnya.

“Bulan ketiga baru kita merumuskan policy report untuk kemudian dilaporkan kepada bapak Presiden,” pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga