Kemendikdasmen Ajukan Jadwal Ulang Sidang Sengketa Ijazah Gibran Pekan Depan

Repelita Jakarta - Komisi Informasi Pusat memutuskan menunda sidang pemeriksaan awal sengketa informasi publik terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan Bonatua Silalahi.

Penundaan dilakukan karena Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak termohon tidak dapat hadir dan mengajukan permohonan penjadwalan ulang.

Ketua Majelis Komisioner Syawaludin membacakan surat resmi dari kementerian yang meminta sidang digeser ke Senin 1 Desember 2025.

Bersama ini kami melakukan permohonan perubahan jadwal sidang sengketa informasi tersebut. Kami memohon agar pelaksanaan sidang sengketa informasi publik dapat dijadwalkan ulang menjadi hari Senin tanggal 1 Desember 2025, bunyi surat yang dibacakan Syawaludin.

Agenda pemeriksaan awal memang mensyaratkan kehadiran semua pihak sehingga sidang dengan nomor register 083/X/KIP-PSI/2025 terpaksa diskors.

Jadi untuk sidang pertama ini kita skors, dan kita akan kembali memanggil termohon pada minggu depan ya. Demikian, sidang sengketa informasi dengan nomor register 083/X/KIP-PSI/2025 antara Dr. Bonatua Silalahi dengan Kementerian Dasar dan Menengah saya nyatakan diskors, tegas Syawaludin.

Bonatua Silalahi sebelumnya menolak menandatangani surat perjanjian yang diajukan kementerian yang mengharuskannya menggunakan data hanya untuk kepentingan pribadi.

Saya tegaskan ini untuk publik. Maka saya menolak berjanji secara pribadi ke Mendikdasmen. Saya ingin publik yang menyaksikan, ujar Bonatua.

Ia berharap KIP dapat membuka pintu informasi tersebut agar masyarakat luas dapat mengakses data ijazah Wakil Presiden secara transparan.

Gugatan ini menjadi salah satu upaya memastikan keterbukaan informasi publik terkait dokumen resmi pejabat negara tetap terjaga.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga