Jusuf Kalla Desak Perang Terbuka Lawan Mafia Tanah di Makassar dan Tegaskan Praktik Ini Bisa Terjadi di Mana Saja

Repelita Makassar - Jusuf Kalla angkat bicara terkait sengketa lahan miliknya di Makassar, Sulawesi Selatan, yang disebut melibatkan jaringan mafia tanah.

Pria yang akrab disapa JK menegaskan persoalan ini bukan hanya mengenai dirinya secara pribadi, tetapi merupakan bagian dari masalah sistemik yang perlu ditangani bersama.

“Mafia ini harus diberantas, jadi harus dilawan! Kalau dibiarin akan begini akibatnya,” ucap Jusuf Kalla dalam keterangannya, dikutip Selasa 11 November 2025.

JK memaparkan bahwa sengketa lahan seluas 16,4 hektare itu bermula dari dugaan upaya pengambilalihan oleh kelompok mafia tanah.

Ia menegaskan memiliki bukti legalitas lengkap atas kepemilikan tanah yang dibelinya langsung dari ahli waris Raja Gowa sekitar 35 tahun lalu.

Kasus yang menimpanya, menurut JK, bukan fenomena baru di Indonesia, melainkan praktik lama yang sering kali melibatkan rekayasa hukum, pemalsuan dokumen, hingga pemalsuan identitas untuk merebut hak milik secara ilegal.

“Bukan hanya di Makassar, banyak terjadi di tempat lain. Itu semua kriminal,” ujar JK.

“Dibuat dengan cara rekayasa hukum, memalsukan dokumen, memalsukan orang. Itu praktik lama, dan kita harus lawan bersama-sama,” tambahnya.

JK mengingatkan bahwa kasus seperti ini bisa menimpa siapa saja, termasuk masyarakat kecil yang tidak memiliki kekuatan hukum atau akses ke lembaga peradilan.

Ia menilai lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi faktor yang memungkinkan mafia tanah beroperasi bebas.

JK menegaskan bahwa praktik mafia tanah merupakan kejahatan serius yang harus diberantas secara sistemik.

Mantan wakil presiden itu menekankan bahwa jika persoalan ini tidak ditangani, kepercayaan publik terhadap hukum bisa rusak dan menciptakan ketidakpastian di sektor investasi dan pembangunan nasional.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memberantas mafia tanah.

Masyarakat, menurut JK, harus berani melapor bila menemukan praktik manipulasi data pertanahan atau upaya perampasan lahan.

Dalam kasusnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid telah menegaskan bahwa tanah sengketa tersebut sah milik Jusuf Kalla.

Pernyataan itu memperkuat posisi hukum JK menghadapi dugaan perampasan lahan oleh pihak tertentu.

Dengan penegasan tersebut, JK berharap pemerintah tidak hanya menindak kasusnya, tetapi juga menjadikan peristiwa ini momentum untuk memperbaiki sistem pertanahan nasional dan menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan mafia tanah.

“Menteri ATR/BPN Nusron sudah mengatakan bahwa yang sah itu milik saya. Mafianya harus diberantas, dilawan. Kalau dibiarkan, akibatnya akan seperti ini,” pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga