Repelita Jakarta - Analis politik Iwan Setiawan menyoroti ketidakseimbangan dalam agenda Joko Widodo yang cenderung mengesampingkan urusan domestik krusial demi komitmen di panggung dunia seperti acara Bloomberg.
Menurut pemimpin Indonesia Political Review itu, mantan kepala negara RI ke-7 sebaiknya tidak meremehkan kontroversi seputar dugaan pemalsuan dokumen pendidikannya yang kini memicu kegemparan luas di seluruh penjuru negeri.
Jokowi harus diingatkan juga bahwa jangan anggap enteng terkait kasus dugaan ijazah palsu ini. Akibat kasus ini gaduh se-Indonesia, padahal kegaduhan ini tidak perlu terjadi kalau Pak Jokowi menunjukkan langsung Ijazahnya kepada publik, ungkap Iwan Setiawan saat diwawancarai pada Jumat, 21 November 2025.
Ia berpendapat bahwa tindakan sederhana berupa pemamaran dokumen asli bagi seorang eks pemimpin negara sangatlah pantas dan tidak memerlukan usaha berlebih.
Apalagi ketika warga negara secara vokal menyuarakan keraguan dan menjadikan hal itu sebagai isu utama yang terus bergulir.
Kasus ini, kalau kemudian tidak bisa dimenangkan oleh Jokowi (di pengadilan), akan berakibat buruk pada citra dan kredibilitasnya. Terutama akan berdampak buruk pula pada nasib politik anak-anak, menantu, dan kelompok politiknya, lanjutnya dengan penekanan pada konsekuensi jangka panjang.
Sementara isu itu bergaung di tanah air, Joko Widodo justru tercatat hadir dalam acara santap malam eksklusif bagian dari rangkaian Bloomberg New Economy Forum yang diadakan di New Capella Hotel, Singapura, pada Kamis, 20 November 2025.
Di sana, ia diberi posisi kehormatan untuk berbagi meja dengan pendiri Bloomberg, Mike Bloomberg, bersama deretan figur berpengaruh global lainnya.
Bapak diundang Gala Dinner oleh Bloomberg dan diberikan tempat duduk makan malam di sebelah Mike Bloomberg, sampaikan ajudannya, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.
Pertemuan bertema Thriving in an Age of Extremes ini berlangsung hingga Jumat, 21 November 2025.
Sebagai bagian dari Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Joko Widodo dijadwalkan berorasi tentang visi kemajuan Indonesia serta andilnya dalam dinamika perekonomian internasional.
Sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, saya dijadwalkan menyampaikan pidato mengenai arah pembangunan Indonesia dan peran kita dalam ekonomi global pada Jumat mendatang, tulis Joko Widodo melalui akun Instagram pribadinya @jokowi.
Semoga dialog lintas-negara dan lintas-sektor di forum ini memperkuat kolaborasi dan mendorong inovasi, tambahnya dalam pesan yang sama.
Pada sisi lain, proses persidangan sengketa informasi mengenai ijazah Joko Widodo tetap berlanjut dengan intensitas tinggi di dalam negeri.
Pada Senin, 17 November 2025, Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan sidang yang melibatkan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi sebagai pihak penggugat, yang terdiri dari para sarjana, pembela hak asasi, serta wartawan.
Pihak yang digugat diwakili oleh Universitas Gadjah Mada, Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Komisi Pemilihan Umum Surakarta, dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jaya.
Para hakim komisi menemukan fakta mencengangkan dari jawaban perwakilan Universitas Gadjah Mada yang menyatakan tidak tersedia prosedur standar untuk legalisasi ijazah selama periode studi hingga proses pencalonan Joko Widodo.
Ketua Majelis Rospita Vici Paulyn secara khusus mengkritik penghancuran arsip dokumen pencalonan oleh Komisi Pemilihan Umum Surakarta dan menuntut klarifikasi mendalam terkait langkah tersebut.
Persidangan yang sarat emosi itu semakin menegaskan tuntutan masyarakat akan tingkat keterbukaan yang lebih baik terhadap berkas-berkas vital dalam mekanisme pemilihan kepala negara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

