Repelita Jakarta - Kontroversi di kalangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama semakin memuncak setelah munculnya wacana pemberhentian paksa terhadap KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari peran utamanya sebagai pemimpin organisasi, yang dipicu oleh penyebaran dokumen resmi yang mengandung sanksi atas langkah mendatangkan figur yang dianggap berafiliasi dengan kelompok Zionis dalam kegiatan internal.
Gus Yahya memang telah lama menjadi pusat perhatian negatif terkait interaksinya dengan pihak-pihak dari Israel, yang kerap menimbulkan perdebatan sengit di kalangan anggota basis organisasi yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan kemanusiaan.
Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Afifuddin Muhajir, secara tegas mengonfirmasi keberadaan dokumen pemberhentian tersebut ketika ditemui di sela-sela acara Musyawarah Nasional Ulama ke-11 Majelis Ulama Indonesia di Hotel Mercure Jakarta pada Jumat malam, 21 November 2025.
Dokumen risalah tersebut berasal dari sesi pertemuan rahasia yang dipimpin KH Miftachul Akhyar selaku Rais Aam, bersama para anggota tetap Pengurus Harian Syuriyah di Hotel Aston City Jakarta pada hari Kamis, 20 November 2025.
Berdasarkan isi dokumen Risalah Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 20 November 2025, pertemuan yang melibatkan 37 dari total 53 anggota Syuriyah menghasilkan sejumlah kesimpulan krusial.
Poin paling menonjol adalah evaluasi terhadap inisiatif Gus Yahya yang membawa seorang pembicara eksternal yang dicurigai memiliki hubungan erat dengan jaringan Zionis di tingkat internasional.
Rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tertinggi Nahdlatul Ulama telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama, demikian bunyi kesimpulan awal dalam dokumen tersebut.
Lebih lanjut, rapat menyatakan bahwa pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Perkumpulan.
Sepanjang periode pembantaian massal di wilayah Jalur Gaza yang dimulai sejak Oktober 2023, memang tercatat berbagai kejadian yang melibatkan Nahdlatul Ulama dan elemen-elemen dari Israel, dengan Gus Yahya sering kali berada di garis depan kontroversi tersebut.
Pada bulan Juli 2024, sekelompok individu yang mengklaim sebagai pemikir muda dari kalangan Nahdliyin melakukan perjalanan diam-diam ke wilayah yang diduduki Israel.
Dalam sebuah gambar yang tersebar saat itu, rombongan tersebut terdokumentasi sedang berinteraksi dengan Presiden Israel Isaac Herzog.
Menurut informasi yang didapat, kelompok itu tiba di Israel pada pekan sebelumnya. Kemudian terungkap bahwa peserta dari kalangan Nahdliyin meliputi seorang pengajar dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, satu perwakilan dari Pagar Nusa, satu dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta satu dari Fatayat.
Perjalanan tersebut memicu gelombang protes nasional karena bertepatan dengan aksi kekerasan yang dilakukan Israel di Jalur Gaza. Sementara itu, Presiden Israel yang menjadi tujuan pertemuan mereka justru merupakan salah satu pejabat yang pernyataannya memperkuat gugatan Afrika Selatan terhadap Israel atas tuduhan genosida di Mahkamah Internasional.
Gus Yahya segera menyatakan permohonan maaf atas pertemuan lima kader Nahdlatul Ulama dengan Isaac Herzog tersebut. Sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke israel melakukan engagement disana, ungkapnya dalam konferensi pers di gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, pada Selasa, 16 Juli 2024.
Ia menjelaskan bahwa rombongan tersebut berangkat tanpa keterlibatan resmi dari lembaga pusat. Lembaga-lembaga ini yang personelnya berangkat ke Israel sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan dan pembicaraan kelembagaan. Apa yang dilakukan adalah tanggung jawab mereka pribadi dan tidak terkait dengan lembaga, tambah Gus Yahya.
Pernyataan itu kemudian mendapat bantahan dari salah satu peserta perjalanan yang justru menyampaikan pidato selama berada di Israel. Nahdlatul Ulama adalah organisasi Muslim terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, yang menyuarakan islam moderat. Salah seorang tokoh yang memimpin organisasi tersebut adalah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dia adalah presiden RI keempat yang punya hubungan dekat dengan Simon Peres dan Yahudi. Saya adalah Muslim yang menjadi peserta program ini. Kami adalah generasi ketiga Nahdlatul Ulama dan kami akan melanjutkan legasi Gus Dur, memperkuat dialog antaragama yang ada selama ini, kata dosen dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Zainul Maarif, dalam rekaman video yang kemudian viral terkait kunjungannya ke Israel.
KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 1999 memang pernah membuka diskusi tentang kemungkinan hubungan diplomatik dengan Israel. Ia dikenal memiliki kedekatan dengan Simon Peres yang terlibat dalam proses damai bersama Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat. Ketiganya menerima Penghargaan Nobel Perdamaian pada 1994.
Simon Peres waktu itu menjabat sebagai menteri kerja sama regional Israel. Mirip dengan pendahulunya Presiden Soeharto, Gus Dur juga meletakkan syarat ketat untuk pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, yaitu kemerdekaan Palestina terlebih dahulu, diikuti penarikan pasukan Israel dari Dataran Tinggi Golan.
Insiden berikutnya terjadi pada Agustus 2025. Saat itu, Universitas Indonesia menuai kecaman karena mengundang seorang pemikir dari Amerika Serikat bernama Peter Berkowitz. Rektorat Universitas Indonesia mengajaknya sebagai pembicara dalam acara Pengenalan Sistem Akademik Universitas untuk Program Pascasarjana pada Sabtu, 23 Agustus 2025.
Berkowitz dikenal sebagai salah satu intelektual yang mendukung ideologi Zionis. Berdasarkan beberapa tulisannya, profesor tersebut membenarkan pendudukan Israel atas Palestina sebagai bentuk pembelaan diri. Bahkan, dalam esainya berjudul The Sinai Option, Berkowitz mengusulkan relokasi penduduk Gaza ke wilayah Sinai yang berada di bawah kendali Mesir.
Kemudian terungkap bahwa kunjungan ke Universitas Indonesia merupakan kelanjutan dari serangkaian kegiatan yang disusun oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Berkowitz sendiri mengakui bahwa sebelum ke Universitas Indonesia, ia sempat mengisi empat sesi seminar selama tiga jam di Jakarta pada Jumat dan Sabtu, 15 hingga 16 Agustus 2025.
Menurut Berkowitz, dalam tulisannya berjudul Teaching Western Political Taught in Indonesia yang dimuat di situs peterberkowitz.com, acara itu diikuti oleh 25 peserta yang merupakan anggota Nahdlatul Ulama.
Berkowitz menggelar seminar bersama koleganya, Prof Mary Ann Glendon dari Harvard Law School. Sekitar 25 peserta seminar adalah anggota Nahdlatul Ulama (NU) yang berkantor pusat di Jakarta dan dengan 150 juta pengikut, merupakan organisasi Muslim independen terbesar di dunia, tulis Berkowitz. Para peserta mencakup dosen universitas, penulis kolom surat kabar, kepala pondok pesantren Nahdlatul Ulama, serta berbagai tokoh lainnya.
Kegiatan yang diikuti Berkowitz tersebut adalah Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU), sebuah inisiatif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang berlangsung dari 21 Juni 2025 hingga 21 Desember 2025, secara bertahap setiap akhir pekan yaitu Sabtu dan Minggu. Program AKN NU disebut sebagai bentuk kaderisasi paling elit di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Tujuannya melatih generasi penerus terbaik untuk memahami lanskap geopolitik dunia.
Kemudian terungkap pula bahwa undangan untuk Berkowitz ke Universitas Indonesia berasal dari saran Gus Yahya, yang juga menjabat sebagai ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia. Sebelum datang ke Indonesia, Berkowitz pernah mengundang Gus Yahya untuk makan siang saat sang tokoh melakukan kunjungan ke Amerika Serikat pada September 2024.
Berdasarkan laporan dari situs jatim.nu.or.id, Gus Yahya saat itu berdialog dengan beberapa figur dari The Heritage Foundation, seperti Edwin Feulner dan Jeff Smith. The Heritage Foundation merupakan lembaga pemikir yang berpengaruh dalam pembentukan kebijakan Partai Republik.
Gus Yahya kemudian menyampaikan permohonan maaf atas kedatangan Berkowitz. Usulan saya menghadirkan salah satu narasumber pada acara Pengenalan Sistem Akademik Universitas, Program Pascasarjana UI, tanggal 23 Agustus 2025, kurang disertai kecermatan dalam memeriksa latar belakangnya. Hal ini menimbulkan keresahan dan memengaruhi marwah Universitas Indonesia sebagai kampus perjuangan yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Saya menyesal atas kelalaian ini. Dengan penuh kerendahan hati, saya memohon maaf kepada pimpinan UI, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan alumni, demikian isi pernyataan resminya terkait insiden itu.
Gus Yahya memang mengakui pernah melakukan beberapa kunjungan ke Israel. Perjalanan-perjalanan itu sudah dilakukan sejak sebelum ia menduduki posisi ketua utama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Gus Yahya menjelaskan bahwa ia melakukan kunjungan ke Israel untuk mencari solusi menyeluruh atas konflik yang ada. Saya memang sejak awal berpikir bahwa diperlukan engagement yang komprehensif untuk merintis upaya-upaya menyelesaikan masalah, karena itu saya datang ke Israel, ungkap Gus Yahya saat menjawab pertanyaan dalam konferensi pers di Plaza Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, pada Selasa, 31 Oktober 2023.
Selama di Israel, Gus Yahya mengaku telah berhadapan dengan berbagai tokoh dari negara tersebut. Pria yang pernah menjabat sebagai juru bicara Presiden keempat Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid itu juga mengklaim pernah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Juga dengan presiden Israel waktu itu, Reuven Rivlin, dan menyampaikan pikiran-pikiran tentang keharusan diwujudkannya perdamaian di sana, tambah Gus Yahya.
Meskipun begitu, Gus Yahya juga menyatakan bahwa Pemerintah Israel masih enggan menerima aspirasi perdamaian yang disuarakannya. Nah, sejauh ini seperti yang kita lihat, pihak-pihak yang berwenang di Israel, Pemerintah Israel ini masih belum mau mendengar dan belum mau bertindak untuk memenuhi aspirasi perdamaian ini, ujar kakak kandung mantan menteri agama Yaqut Cholil Qoumas itu.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
![[BREAKING NEWS] Benarkah Netanyahu Mati dalam Serangan Rudal Iran?](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_ttJr2_2JMdfTFjN1YuxTXuzavxyBASNSVQxMEAuLg2SBGNOytN4uc31Gp_j7Ewk0GRcpvXnrShr9FYhxTBLgKogLfyz3VeTGKWbcsFhDVfOJSibCzneqJrkfDUnhzXSiqsUiv-mGE=w680)
![[NGERI] Pertama Dalam Sejarah Dunia: Iran Gempur 15 Negara dan Aset Militer dalam 24 Jam](https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEikbl6CMkVkSQfRF2sVcXJGo7IOgzt5wQGH9fbbGlaIjdMeRBROt2E6NvOQ_A9Hdg37dvAhqObeccGhVONlXmm6aurNHD6BzHm-zGBgM6Mj8_7l4wVzXuzD2gk_Pgdu0wXBg6-6VLCMXtkppqPUfZtfPOwnvBxZDID1l5JY1ylI8uGR6yO7PFizrOOl7Q=w680)
