Repelita Singapura - Mantan Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan setelah memilih menghadiri jamuan makan malam mewah di Bloomberg New Economy Forum ketimbang menghadiri proses sidang sengketa informasi publik terkait dugaan keaslian ijazahnya yang sedang bergulir di dalam negeri.
Pengamat politik Iwan Setiawan menilai keputusan tersebut menunjukkan Jokowi cenderung meremehkan tingkat kegaduhan nasional yang ditimbulkan oleh kasus ijazah sehingga memilih agenda internasional sebagai prioritas utama.
Jokowi harus diingatkan juga bahwa jangan anggap enteng terkait kasus dugaan ijazah palsu ini. Akibat kasus ini gaduh se-Indonesia, padahal kegaduhan ini tidak perlu terjadi kalau Pak Jokowi menunjukkan langsung Ijazahnya kepada publik, kata Iwan Setiawan saat dihubungi di Jakarta pada Jumat 21 November 2025.
Menurutnya, seorang figur sekaliber mantan kepala negara sudah sepatutnya membuka dokumen ijazah asli secara transparan ketika keabsahannya dipertanyakan oleh masyarakat luas.
Kasus ini, kalau kemudian tidak bisa dimenangkan oleh Jokowi (di pengadilan), akan berakibat buruk pada citra dan kredibilitasnya. Terutama akan berdampak buruk pula pada nasib politik anak-anak, menantu, dan kelompok politiknya, pungkasnya.
Malam sebelumnya pada Kamis 20 November 2025, Jokowi terlihat menikmati gala dinner eksklusif di New Capella Hotel Singapura bersama pendiri Bloomberg Michael Bloomberg serta para elit global lainnya.
Bapak diundang Gala Dinner oleh Bloomberg dan diberikan tempat duduk makan malam di sebelah Mike Bloomberg, ungkap ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.
Agenda utama forum bertema Thriving in an Age of Extremes itu menjadwalkan Jokowi sebagai pembicara kunci pada Jumat 21 November 2025 dalam perannya sebagai anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy.
Sebagai Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, saya dijadwalkan menyampaikan pidato mengenai arah pembangunan Indonesia dan peran kita dalam ekonomi global pada Jumat mendatang, tulis Jokowi melalui akun Instagram @jokowi pada Jumat 21 November 2025.
Semoga dialog lintas-negara dan lintas-sektor di forum ini memperkuat kolaborasi dan mendorong inovasi, lanjutnya.
Di tanah air sendiri, sidang lanjutan di Komisi Informasi Pusat pada Senin 17 November 2025 berlangsung penuh ketegangan dengan kehadiran koalisi Bongkar Ijazah Jokowi serta perwakilan institusi terkait seperti Universitas Gadjah Mada dan Komisi Pemilihan Umum.
Perwakilan UGM menyatakan tidak memiliki prosedur legalisasi maupun standar operasional yang berlaku pada era pendidikan Jokowi hingga proses pencalonannya sebagai presiden.
Majelis komisaris juga mempersoalkan pemusnahan arsip pencalonan Jokowi oleh KPU Surakarta yang semakin memperdalam kecurigaan publik terhadap keterbukaan informasi negara.
Editor: 91224 R-ID Elok

